Di sanalah suara-suara lirih tentang nasib pendidikan vokasi, khususnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), mengalir deras keluar dari hati para instruktur pelatihan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, duduk menyimak satu per satu keluhan para instruktur yang datang dari berbagai daerah. Dalam Diklat Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Tahun 2026 itu, ia tak hanya hadir sebagai legislator, tetapi juga sebagai pendengar.

“Hari ini yang berkumpul orang-orang hebat. Instruktur yang menentukan arah masa depan generasi bangsa, terutama di bidang teknologi sepeda motor dan jaringan komputer,” ujarnya membuka kegiatan.

Didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan dan LKP Wiono, Sofyan Tan menekankan bahwa vokasi adalah garda terdepan dalam mencetak tenaga terampil. Namun ironisnya, sektor ini justru kerap terpinggirkan.

Tabrani, peserta dari LKP Palembang, Sumatera Selatan, berdiri dan menyampaikan realitas yang dihadapi lembaganya. Bantuan minim, akses terbatas, sementara kebutuhan operasional terus berjalan.

“Kami tertatih-tatih. Kalau untuk satu program makan bergizi gratis bisa satu triliun per hari, mungkin 0,01 persen saja untuk LKP sudah sangat berarti,” ucapnya.

Ramadhan dari LKP Aceh Tamiang menyampaikan bahwa paska bencana banjir bandang November 2025 lalu, gedung mereka sudah tak layak fungsi. Sarana dan prasarana nyaris tidak ada. Selama ini mereka bertahan dengan swadaya. Namun mereka tetap harus bisa pahami jika saat ini pemerintah masih fokus mengutamakan rehabilitasi gedung sekolah.

Begitupun dia berharap agar ada solusi dari pemerintah minimal memfasilitasi agar sarana dan prasarana mereka dapat dipenuhi terlebih dahulu. Selama ini mereka masih mengupayakan sendiri dengan kemampuan apa-adanya.

“Setidaknya jika anggaran pemerintah belum ada, berikan LKP Aceh Tamiang akses untuk mendapatkan bantuan sarpras dari pihak lain seperti swasta atau perusahaan yang dapat dikerjasamakan,” ungkapnya.

Zulkarnain dari LKP Deli Serdang mengungkap bahwa dirinya punya ide kreatifnya dalam pengembangan LKP namun terkendala kondisi realitas di lapangan.

Dia sudah sempat punya ide untuk membuat bengkel mobile yang bisadi panggil masyarakat saat kendaraan mogok di jalan. Namun di Medan dan Deli Serdang sebagai wilayah kerjanya, mereka menghadapi risiko keamanan yang cukup rawan karena maraknya begal.

“Jangan nanti niatnya mau bantu orang yang mogok di jalan, malah kita yang jadi perlu dibantu karena dibegal di jalan,” ungkapnya.

Zulkarnain juga mengusulkan solusi agar barang-barang milik pemerintah yang tak terpakai lagi usai pengadaan barang, dapat dihibahkan ke LKP sebagai bahan praktik.

Kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan, misalnya, akan sangat berguna bagi siswa untuk belajar membongkar dan memperbaiki mesin.

“Bagi mereka itu mungkin barang bekas, tapi bagi kami itu barang segar untuk praktik,” katanya.

Sofyan Tan pun menanggapi dan mengakui bahwa kondisi anggaran vokasi saat ini sangat menyedihkan. Tanpa dukungan pembiayaan, LKP bisa mati. Padahal tujuan utamanya jelas yakni melatih keterampilan agar orang tidak menjadi pengangguran.

Legislator dari Dapil Sumut 1 ini meyakini, jika LKP hidup di setiap provinsi, pengangguran bisa ditekan. Setidaknya lulusan memiliki bekal untuk berwirausaha, membuka bengkel, atau bekerja sesuai kompetensi.

Sofyan Tan mengingat bahwa pada 2023–2024, anggaran pelatihan pernah mencapai lebih dari Rp8 triliun. Saat itu, banyak LKP mendapat akses bantuan, bahkan anak-anak tidak mampu bisa dilatih. Namun kini anggaran tersebut dipotong dan sebagian dihapus.

“Semua tergantung arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Dia berjanji akan membawa persoalan LKP, termasuk Aceh Tamiang, dalam pembahasan anggaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jika anggaran belum tersedia, akan mencoba membuka akses ke pihak swasta atau koleganya yang bersedia membantu. Apalagi Aceh memiliki kedekatan emosional baginya.

Sebelum sesi tanya jawab, dalam paparannya, Sofyan Tan menyinggung perjalanan Korea Selatan yang ketika baru merdeka, negara itu bahkan pernah mendapat bantuan pangan dari Indonesia. Dengan sumber daya alam terbatas, Korea Selatan sadar tak bisa bergantung pada sektor agraris.

Mereka memilih fokus pada pendidikan, terutama vokasi. Hasilnya kini nyata. Produk elektronik buatan negeri itu, mulai dari AC, televisi, hingga telepon genggam, hadir di setiap rumah tangga Indonesia.

“Kita belum mengutamakan pendidikan. Vokasi yang mendidik orang menjadi pintar dan terampil kurang diperhatikan, padahal ini garda terdepan,” katanya.

Dia berharap pemerintah kembali menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas utama pembangunan, agar keterampilan berkompetensi benar-benar menjadi fondasi daya saing bangsa.

Pada akhir acara, suasana tak lagi sekadar pelatihan teknis. Ia berubah menjadi forum harapan—tempat para instruktur menitipkan masa depan murid-murid mereka.

Bagi Sofyan Tan, menerima banyak masukan dan keluhan bukanlah beban. Justru dari sanalah ia mengaku mendapat energi untuk memperjuangkan vokasi agar tak lagi menjadi anak tiri dalam kebijakan pendidikan nasional.

(REL/RZD)