Dalam sambutannya, Hasan Basri Pasaribu menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menampung, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

"Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasan Basri juga menyoroti pentingnya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Ia menyampaikan bahwa saat ini tersedia program beasiswa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa sawit, kami siap membantu dan mengawal proses pengurusan berkas hingga ke pihak BPDPKS," katanya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa kelompok tani yang telah dibentuk selama dua tahun belum merasakan manfaat karena belum memperoleh bantuan bibit kelapa sawit dari pemerintah.

"Kami sudah dua tahun mendirikan kelompok tani, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit untuk disemai dan ditanam di lahan kami," ujarnya.

Keluhan lain disampaikan warga terkait sulitnya memasarkan hasil pertanian ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kecamatan NA IX-X.

"Kami sudah menawarkan hasil pertanian seperti pisang dan sayur-mayur ke Dapur MBG, namun belum diterima," kata seorang warga.

Selain itu, seorang ibu rumah tangga mengeluhkan kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di wilayahnya.

"Saat ini kami kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Selain langka, harganya juga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hasan Basri menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menjalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Dalam program tersebut, pemerintah tidak lagi memberikan kecambah sawit, melainkan bantuan bibit siap tanam yang disalurkan melalui kelompok tani atau koperasi.

"Sekarang pemerintah memberikan bantuan bibit langsung melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat. Program ini sudah lama berjalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara," jelasnya.

Ia menambahkan, petani yang ingin mengikuti program PSR harus tergabung dalam wadah seperti kelompok tani atau koperasi.

"Kami siap membantu masyarakat petani sawit yang ingin mengikuti program PSR agar produktivitas perkebunan meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik," katanya.

Terkait keluhan warga mengenai pemasaran hasil pertanian ke Dapur MBG, Hasan Basri menyatakan akan memanggil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami akan memanggil pihak SPPG guna mencari solusi agar hasil pertanian masyarakat dapat terserap dan dimanfaatkan oleh program MBG," ujarnya.

Sementara terkait kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kecamatan Aek Natas dan Kecamatan NA IX-X, Hasan Basri mengatakan DPRD akan memanggil pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang beroperasi di Labuhanbatu Utara.

"Kemungkinan pemanggilan akan dilakukan pada Senin mendatang untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan mencari langkah penyelesaiannya," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan reses tersebut Ketua DPD PKS Labuhanbatu Utara Haji Panji Pandu Siregar, Ketua PAC PKS Kecamatan Aek Natas, Ketua PAC PKS Kecamatan NA IX-X, perwakilan Kecamatan NA IX-X, perwakilan Polsek NA IX-X, serta masyarakat setempat yang terdiri dari kaum bapak dan ibu. (GT)

(WITA)