Dalam pemaparannya, Saipullah mengungkapkan realisasi belanja APBD Madina tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp1,98 triliun. Capaian tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang cukup optimal sepanjang tahun anggaran berjalan.
‎
‎“Secara menyeluruh, realisasi belanja APBD Madina tahun 2025 tercatat mencapai Rp1.800.513.472.928 dari total pagu sebesar Rp1.982.222.326.158,” ujar Saipullah.
‎
‎Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi tercatat mencapai Rp1,81 triliun dari target Rp1,90 triliun, yang mencerminkan performa keuangan daerah relatif stabil.
‎
‎Ia menegaskan, arah kebijakan penggunaan APBD difokuskan pada sektor prioritas, terutama pendidikan dan kesehatan, guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemerintah Kabupaten Madina juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,060 triliun untuk mendukung peningkatan layanan di kedua sektor tersebut.
‎
‎Selain itu, penguatan sumber daya manusia turut didukung melalui realisasi belanja sebesar Rp36,792 miliar yang mencakup pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, serta ketertiban umum.
‎
‎Menurut Saipullah, seluruh pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
‎
‎“LKPJ ini secara garis besar memuat kebijakan Pemkab Madina, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan,” jelasnya.
‎
‎Ia berharap DPRD Madina dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap laporan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
‎
‎Saipullah juga optimistis sinergi antara eksekutif dan legislatif akan semakin kuat dalam mempercepat terwujudnya visi pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. (RES)
‎

(WITA)