Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, dengan fasilitasi dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) selaku Lembaga Perantara (Lemtara) dalam Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2.

FGD ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) di Provinsi Sumatera Utara, sebagai fondasi penting dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim.

Acara dibuka secara resmi melalui sambutan Kepala DLHK Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, S.STP, M.AP, serta Kepala BPKH Wilayah I Medan, Pernando L. Tobing, S.P., M.Si.

Dalam arahannya, kedua pimpinan menegaskan bahwa data inventarisasi hutan yang akurat, terintegrasi, dan terstandar menjadi kunci utama dalam penyusunan kebijakan kehutanan yang adaptif serta berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T selaku Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) yang memaparkan arah kebijakan nasional IHN, serta Prof. Ir. Rahmawaty, S.Hut., M.Sc., Ph.D dari Fakultas Kehutanan dan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang menyampaikan hasil survei IHN di wilayah Sumatera Utara.

Paparan teknis turut disampaikan oleh Muammar BM, S.Hut, selaku Program Manager Yayasan PETAI, dengan fokus pada rencana implementasi kegiatan IHN di tingkat tapak. Diskusi dipandu oleh moderator Rano Karno Sihombing, S.Agr., M.Si dari BPKH Wilayah I Medan.

FGD ini diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari berbagai unsur, termasuk akademisi, perwakilan DLHK, BPKH, KPH XII Tarutung, serta mitra pembangunan. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan konstruktif, khususnya terkait metodologi inventarisasi, integrasi data antar lembaga, serta strategi implementasi IHN yang efektif di tingkat tapak.

Hasil IHN 2.0 di Kabupaten Tapanuli Utara pada klaster 110174, 110182, dan 110165 menunjukkan bahwa kondisi hutan lahan kering masih relatif stabil dengan tingkat keanekaragaman spesies sedang (H’ 2,25–2,56).

Setiap klaster memiliki spesies dominan yang berbeda—Meranti bunga (Shorea leprosula) di klaster 110174, Medang (Phoebe sp.) di klaster 110182, dan Hau Halak di klaster 110165—yang mencerminkan variasi struktur dan peran ekologis di masing-masing lokasi.

Dari sisi mitigasi perubahan iklim, kawasan ini juga memiliki cadangan karbon yang cukup besar, dengan nilai tertinggi di klaster 110182, diikuti 110174 dan 110165. Sebagian besar karbontersimpan pada biomassa pohon hidup.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan mampu menghasilkan data yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Data tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam mendukung kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan serta meningkatkan kontribusi Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan,” pungkas Muammar BM, S.Hut, selaku Program Manager Yayasan PETAI.

(RZD)