Menurutnya, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan serius, terutama terkait ketersediaan pupuk subsidi dan kerusakan jaringan irigasi.

Muniruddin mengatakan, reses yang berlangsung selama sekitar 10 hari tersebut berjalan dengan baik. Namun di balik suksesnya pelaksanaan kegiatan itu, ia menemukan kenyataan yang memprihatinkan di tengah masyarakat petani. Aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah sulitnya memperoleh pupuk subsidi serta minimnya dukungan infrastruktur pertanian yang memadai.

“Mayoritas masyarakat di Dapil Sumut 7 hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Namun harapan besar mereka terhadap kebijakan yang berpihak kepada petani belum sepenuhnya terwujud. Sampai hari ini petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, sementara irigasi pertanian juga banyak yang rusak dan belum mendapat perhatian maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi irigasi yang tidak berfungsi dengan baik telah memaksa sebagian petani mengubah lahan persawahan menjadi perkebunan. Padahal secara karakteristik wilayah, kawasan tersebut sangat potensial untuk mendukung produksi pangan. Kerusakan irigasi membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga produktivitas pertanian terus menurun.

Lebih lanjut, Muniruddin menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak tepat waktu. Berdasarkan keluhan yang diterimanya saat reses, banyak petani memperoleh pupuk ketika tanaman sudah memasuki fase yang tidak lagi membutuhkan pemupukan. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal demi menjaga hasil panen mereka.

“Kita menerima informasi bahwa pupuk subsidi memang ada, tetapi sering terlambat datang. Saat petani membutuhkan pupuk pada masa awal tanam, pupuk belum tersedia. Ketika pupuk datang, tanaman sudah memasuki fase akhir. Ini tentu merugikan petani,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, politisi PKB tersebut berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta instansi terkait lainnya untuk mencari solusi konkret. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani dapat terpenuhi, baik dari sisi pupuk maupun perbaikan jaringan irigasi.

Muniruddin menilai kesejahteraan petani merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional. Karena itu, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh dianggap sepele. DPRD, katanya, akan terus menjalankan fungsi sebagai penyambung lidah rakyat sekaligus mitra pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani.

“Petani adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka didukung dengan irigasi yang baik, pupuk yang tersedia tepat waktu, dan kebijakan yang berpihak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,” tegas Muniruddin.