Analisadaily.com, Jakarta - Komunitas Anak Sadar Hukum (Koandarkum) mengadakan program edukasi dan sosialisasi hukum untuk para siswa sekolah dasar di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Ajeng Salma Layla Amira, murid SMA Negeri 8 (Smandel) Jakarta sekaligus inisiator berdirinya Koandarkum, memimpin langsung jalannya kegiatan ini.
Sebagai program pertama sejak komunitas tersebut didirikan pada 17 Februari 2026, agenda ini menitikberatkan pada upaya meningkatkan kewaspadaan akan ancaman praktik perjudian terselubung dalam ekosistem digital anak.
Ditinjau dari sudut pandang hukum, langkah yang diambil oleh Koandarkum merupakan sebuah instrumen rekayasa sosial-budaya hukum (social engineering) yang dilakukan dengan cara membangun kesadaran hukum (legal awareness) sejak usia dini.
Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan karakter jujur, bertanggung jawab, dan toleran terhadap hak-hak sesama pada diri anak Indonesia.
Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, program ini mengedukasi anak-anak agar dapat memahami aturan, hak, serta kewajiban mereka sejak masa kanak-kanak.
Latar Belakang dan Ancaman "Monster Digital"
Aksi preventif ini diinisiasi sebagai respons terhadap data memprihatinkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mengindikasikan bahwa hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi daring. Tragisnya, sekitar 80.000 di antaranya merupakan anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun.
Menghadapi fenomena ini, Ajeng Salma Layla Amira menegaskan bahwa penanaman fondasi integritas sejak dini sangat krusial agar arsitektur kognitif anak mampu secara mandiri menangkal manipulasi algoritma di ruang siber.
Dalam sosialisasinya, penulis buku Innovation in Motion: From Ideas to Impact ini memakai metafora sosok imajiner "monster digital" guna menguraikan cara kerja judi terselubung yang menyusup ke dalam permainan daring anak melalui tiga fase jebakan:
1. Fase Pembelian Fitur (Pay to Win) Jeratan awal bermula saat anak-anak terperangkap dalam sistem spekulasi atau adu nasib melalui fitur komersial, seperti roda keberuntungan (lucky spin) maupun kotak misteri (loot box). Pada fase ini, sistem algoritma mengundi hadiah secara acak. Menurut Ajeng Salma Layla Amira, mekanisme inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi "monster digital" untuk memperdaya para pemain muda.
2. Fase Penasaran Kronis (Intermittent Reinforcement) Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, muncul rasa penasaran kuat yang mendorong anak untuk melakukan transaksi secara berulang demi memuaskan ambisinya. Secara psikologis, situasi ini diperburuk oleh fenomena near-miss (hampir menang) dalam Teori Operant Conditioning yang digagas oleh B.F. Skinner. Otak anak tidak mengartikan kondisi hampir menang tersebut sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai "kemenangan yang tertunda", sehingga tubuh mereka terstimulasi untuk terus mencoba lagi.
3. Fase Perampasan Waktu dan Kebahagiaan Saat ekspektasi kemenangan anak dipatahkan oleh sistem pengondisian algoritma, mereka akan mengalami tekanan mental hebat yang memicu frustrasi akut, perilaku agresif, hingga tantrum. Akibat pembajakan sistem dopamin ini, otak anak terbiasa hanya merespons stimulasi instan berskala tinggi.
Dampaknya, aktivitas produktif seperti belajar akan terasa sangat menjemukan. Pada tingkat kronis, fokus anak sepenuhnya tersedot oleh gawai hingga mereka mengabaikan kebutuhan biologis mendasar seperti makan dan tidur.
Rekonstruksi Tiga Pilar Solusi Mitigasi Guna menanggulangi ancaman tersebut, Ajeng Salma Layla Amira merumuskan solusi terpadu yang memadukan aspek psikologi perilaku, regulasi berbasis teknologi (technolegal), dan sosiologi hukum (hukum responsif). Strategi ini dijabarkan ke dalam tiga pilar operasional:
1. Pendekatan Psikologis-Neurologis melalui Regulasi Screen Time
Mekanisme ini mewajibkan pembatasan durasi penggunaan gawai yang didasarkan pada kedisiplinan anak dan supervisi melekat dari orang tua. Pembatasan ini diposisikan sebagai instrumen intervensi klinis untuk merestorasi sistem dopamin anak sebelum terjadi pembajakan fungsi eksekutif kognitif. Langkah teknis ini krusial untuk memproteksi kesehatan mental anak dari pengondisian perilaku oleh algoritma digital.
2. Pendekatan Technolegal melalui Deklarasi Menolak Transaksi Spekulatif
Pilar ini berfokus pada edukasi finansial dan hukum siber agar anak menolak pembelian mikrotransaksi yang bermuatan perjudian (gacha atau loot box). Secara technolegal, sikap normatif ini merupakan manifestasi dari penegakan Hak Perlindungan Konsumen Anak. Gerakan ini menuntut akuntabilitas ekosistem digital agar membuka transparansi peluang probabilitas (drop rate) dari setiap fitur yang bersifat spekulatif.
3. Pendekatan Hukum Responsif melalui Komunikasi Terbuka dan Cyber Reporting
Membangun iklim dialog yang asertif antara lingkungan domestik (orang tua) dan institusional (guru) bertindak sebagai sistem peringatan dini.
Pola komunikasi yang buruk memicu isolasi sosial anak karena kekhawatiran terhadap sanksi represif-moralistik. Sebaliknya, ruang siber yang aman di dalam rumah mengaktifkan fungsi hukum responsif yang menitikberatkan pada aspek rehabilitasi. Respons psikologis yang aman ini memberikan stimulasi bagi anak untuk berani melapor, sehingga orang tua selaku wali legal (legal guardian) dapat menindaklanjuti bukti digital tersebut ke jalur hukum resmi.
