Hal itu disampaikan Huang He saat menerima para jurnalis Sumatera Utara yang baru kembali dari kunjungan jurnalistik ke Chongqing dan Beijing. Jamuan silaturahmi tersebut berlangsung di kediaman resmi Konsul Jenderal RRT di Medan, Selasa (7/7/2026).

Dalam suasana penuh keakraban, Huang He mengajak para jurnalis tidak hanya melihat kemajuan fisik Tiongkok yang kini tampak melalui infrastruktur modern, transportasi berkecepatan tinggi, hingga perkembangan teknologi, tetapi juga memahami perjalanan sejarah panjang yang menjadi fondasi kebangkitan negeri tersebut.

Menurut Huang He, kemajuan Tiongkok tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan merupakan hasil proses sejarah yang panjang, termasuk keberhasilan Partai Komunis Tiongkok mengadaptasi berbagai pemikiran dan budaya menjadi bagian dari pembangunan nasional.

"Kami baru saja memperingati 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Sejarah dan rakyat memilih Partai Komunis Tiongkok karena partai ini selalu bertekad mencari kebenaran, berakar kuat di tengah rakyat, berani menghadapi tantangan, serta terus memperkuat diri sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat," kata Huang He.

Ia menambahkan, selama lebih dari tujuh dekade sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, negara itu mampu menyelesaikan proses industrialisasi yang di banyak negara maju membutuhkan waktu ratusan tahun.

"Perjalanan itu membuktikan bahwa pembangunan Tiongkok tidak terlepas dari tekad Partai Komunis untuk membawa negara ini menjadi lebih baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Huang He juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Baginya, Jambi merupakan salah satu bukti nyata panjangnya hubungan sejarah antara Indonesia dan Tiongkok.

Menurutnya, Jambi sejak dahulu merupakan simpul penting Jalur Sutra Maritim yang menghubungkan Tiongkok dengan India, Timur Tengah hingga Afrika.

"Wali Kota Jambi pernah menyampaikan kepada saya bahwa seorang biksu asal Tiongkok bernama Yijing pernah tinggal di Jambi selama 13 tahun untuk mendalami ajaran Buddha. Saya sangat terkesan mendengar kisah tersebut," katanya.

Huang He juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini masih terdapat peninggalan bangunan Buddha dan Hindu yang berasal dari abad ke-9 hingga ke-13.

Pada masa itu, kata dia, banyak biksu, pedagang maupun keluarga mereka dari Tiongkok yang datang ke Jambi.

"Saya meyakini tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menetap di Indonesia," ujarnya.

Menurut Huang He, sejarah tersebut menjadi bukti bahwa hubungan kedua bangsa bukan hanya dibangun atas dasar perdagangan.

Ia mengingatkan keberadaan lonceng perunggu peninggalan armada Laksamana Cheng Ho yang masih tersimpan di Museum Aceh.

"Yijing adalah seorang penganut Buddha, sedangkan Cheng Ho seorang Muslim. Dari kedua tokoh itu kita bisa melihat bahwa hubungan Tiongkok dan Indonesia sejak dahulu bukan hanya hubungan perdagangan, tetapi juga pertukaran agama, budaya, dan peradaban," katanya.

Peradaban Tiongkok Bersifat Terbuka

Huang He mengatakan salah satu kekuatan utama peradaban Tiongkok adalah sifatnya yang terbuka terhadap berbagai pengaruh dari luar.

Ia menjelaskan Buddhisme yang masuk ke Tiongkok lebih dari 2.200 tahun lalu pada awalnya belum memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Namun, seiring perjalanan waktu, ajaran tersebut berasimilasi dengan Konfusianisme dan Taoisme hingga menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok.

"Dari proses itu lahirlah berbagai aliran Buddhisme di Tiongkok. Pengaruhnya sangat besar terhadap filsafat, seni, sastra, hingga estetika masyarakat Tiongkok," katanya.

Menurut Huang He, banyak peninggalan sejarah seperti Gua Mogao di Dunhuang maupun ukiran batu Dazu yang masih terawat hingga kini merupakan hasil perpaduan budaya lokal dengan ajaran Buddha.

Ia menambahkan, hubungan Tiongkok dengan dunia Islam juga telah berlangsung selama berabad-abad melalui Jalur Sutra Maritim.

Pedagang dan ilmuwan dari Arab maupun Persia, katanya, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Tiongkok sejak abad ke-7.

"Karena itu saya ingin menegaskan bahwa baik dahulu maupun sekarang, peradaban Tiongkok selalu bersifat terbuka dan inklusif," ujarnya.

Selain agama, Huang He menyebut Marxisme-Leninisme menjadi salah satu pemikiran asing yang kemudian berkembang dan disesuaikan dengan kondisi Tiongkok.

Menurutnya, sejak pertengahan abad ke-19 Tiongkok mengalami penjajahan dan kemunduran akibat imperialisme.

Berbagai upaya mengadopsi sistem Barat, mulai dari teknologi hingga sistem politik, disebutnya tidak berhasil mengangkat kondisi negara.

Baru setelah Partai Komunis Tiongkok berdiri pada 1921, kata Huang He, bangsa Tiongkok memiliki arah perjuangan yang jelas.

"Partai Komunis Tiongkok lahir dengan tekad membangun negara yang mandiri, menghapus penindasan feodal dan imperialisme, serta mewujudkan masyarakat yang lebih adil," katanya.

Ia menjelaskan perjuangan panjang selama 28 tahun akhirnya melahirkan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949.

Sejak saat itu, menurut Huang He, Tiongkok mampu membangun negara yang berdaulat dan bebas menentukan arah pembangunannya sendiri.

Huang He mengatakan kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dimulai pada 1978 menjadi titik balik penting dalam pembangunan ekonomi Tiongkok.

Melalui reformasi tersebut, investasi asing mulai masuk, industri berkembang pesat, dan Tiongkok kemudian menjadi bagian penting dari rantai ekonomi dunia.

Ia menilai kemajuan yang kini disaksikan para jurnalis selama berada di Chongqing maupun Beijing merupakan hasil konsistensi pembangunan selama puluhan tahun.

"Tiongkok mampu menyelesaikan industrialisasi hanya dalam waktu sekitar 70 tahun. Ini merupakan proses yang di negara maju memerlukan waktu ratusan tahun," katanya.

Komitmen Membangun Perdamaian Dunia

Dalam kesempatan itu, Huang He juga menegaskan bahwa pembangunan Tiongkok tidak hanya ditujukan untuk kemajuan nasional, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat internasional.

Menurutnya, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, negaranya telah aktif memberikan bantuan pembangunan kepada berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kini, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan global.

Ia menjelaskan Presiden Xi Jinping telah menggagas Belt and Road Initiative (BRI) maupun konsep Komunitas Senasib Sepenanggungan Umat Manusia yang bertujuan memperkuat kerja sama internasional melalui pembangunan bersama.

Selain itu, Tiongkok juga mengusulkan empat inisiatif global yang meliputi pembangunan, keamanan, peradaban, dan tata kelola dunia sebagai solusi menghadapi berbagai tantangan internasional.

Indonesia Mitra Strategis

Huang He menilai hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini terus berkembang menjadi kemitraan strategis yang semakin erat.

Menurutnya, kedua negara telah membangun kerja sama dalam lima bidang utama, yakni politik, ekonomi, hubungan antarmasyarakat, maritim, dan keamanan.

Ia menegaskan perbedaan sistem politik, agama, maupun budaya tidak menjadi hambatan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

"Hubungan Tiongkok dan Indonesia bukan hanya kemitraan pembangunan, tetapi juga menjadi contoh dialog antarperadaban yang saling menghormati. Ke depan kami berharap kedua negara terus memperkuat persahabatan dan bersama-sama menciptakan perdamaian serta pembangunan dunia," ujar Huang He.

Menutup sambutannya, Huang He menyampaikan harapan agar hubungan kedua negara terus berkembang.

"Saya dengan tulus mendoakan Indonesia semakin maju dan sejahtera, serta persahabatan Tiongkok dan Indonesia terus berlangsung dari generasi ke generasi," pungkasnya.

(NS/BR)