Mereka mengeluhkan adanya dugaan praktik culas penjualan solar bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh oknum Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan ini terjadi di SPBUN yang berlokasi di Dusun I Desa Tebing Tinggi (Dingun), Kecamatan Tanjung Beringin.

Penjualan di atas HET tersebut disinyalir bukan pertama kalinya terjadi dan sangat memberatkan para nelayan kecil yang tengah kesulitan menghadapi tingginya biaya operasional melaut.

Menurut keterangan sejumlah nelayan setempat, solar bersubsidi yang seharusnya dibanderol sesuai regulasi pemerintah sebesar Rp 6.800 per liter, diduga melambung tinggi di lapangan.

Bagi nelayan yang datang langsung ke SPBUN dengan dokumen kapal dan barcode lengkap, mereka mengklaim tetap dipatok harga Rp 7.800 per liter.

Ironisnya, nasib lebih malang menimpa nelayan kecil yang tidak memiliki kelengkapan berkas, mereka terpaksa merogoh kocek hingga Rp 10.000 per liter untuk membeli dari agen.

"Kalau kita nelayan beli kena agen sepuluh ribu. Kalau beli langsung harus ada surat-surat kapal, kalau tidak ada dibuat Rp 7.800," ungkap Ayub, seorang warga yang tinggal di sekitar areal SPBUN saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (17/7) sore.

Tak hanya soal harga, Ayub juga membeberkan adanya dugaan praktik monopoli oleh oknum tertentu. Ia mensinyalir ada pihak yang bisa meraup jatah solar hingga mencapai dua ton setiap kali SPBUN beroperasi. Akibatnya, pasokan BBM untuk nelayan tradisional menjadi sangat terbatas.

Keluhan senada juga diungkapkan oleh nelayan lain yang meminta identitasnya dirahasiakan. Selain harga per liter yang melambung, ia menyebut ada biaya tambahan siluman sebesar Rp 5.000 untuk setiap pengisian jerigen.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, tampak tumpukan jerigen mengantre di SPBUN tersebut, yang diklaim sebagai pasokan untuk para nelayan di wilayah kecamatan setempat.

Menyikapi kondisi ini, para nelayan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai, Pertamina, Dinas Perikanan, serta instansi penegak hukum terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan pengawasan dan audit ketat.

Mereka berharap ada regulasi khusus serta transparansi dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang memicu konflik di tengah masyarakat.

Pengelola SPBUN Bantah Tudingan

Di sisi lain, tuduhan miring dari para nelayan tersebut langsung dibantah keras oleh pihak managemen SPBUN Tanjung Beringin.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat (17/7), Pengelola SPBUN, Dewi Sianturi menyatakan bahwa seluruh proses penyaluran solar di stasiun yang dipimpinnya sudah berjalan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

"Ah, tidak benar. Itu ada bonnya, pakai kwitansi ada stempelnya dan itu ada orang Dinas Perikanan yang beli solar," bantah Dewi dengan tegas menepis isu miring tersebut.

(BAH/RZD)