Dia menyebut, semua siswa yang dinyatakan lulus jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dipastikan lanjut ke perguruan tinggi negeri.

“Semua siswa yang dinyatakan lulus masuk PTN jalur SNBP dan SNBT lanjut kuliah,” kata Siringo-ringo, Jumat (17/7/2026).

Di tengah berbagai kecemasan menyusul tingginya uang kuliah tunggal (UKT), terutama bagi mereka kategori keluarga tidak mampu dan atau Pegawai Negeri Sipil, manajemen sekolah memberi pendampingan kepada generasi muda dimaksud.

Tujuannya, agar besaran UKT yang ditetapkan kampus, bisa dikurangi sesuai kesanggupan orang tua. Hasilnya, memuaskan.

“Sekolah menjalin komunikasi dengan mahasiswa sehingga keluhan uang kuliah di PTN bisa dituntaskan. Kami membantu anak agar mengajukan banding,” kata Siringo-ringo.

Dijelaskan, agar bisa mengajukan banding, semua data mesti dilengkapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Diantaranya menyertakan rekening listrik, penghasilan orang tua, pinjaman, pengeluaran termasuk berapa jumlah tanggungan sekolah.

“Kita jangan malu menyatakan tidak sanggup bayar Rp 7 juta atau Rp 9 juta kalau memang tak terjangkau. Hal penting, dokumen dan argumen mesti logis,” kata Siringo-ringo.

Dia punya pengalaman istimewa. Sekitar 4 tahun lalu, seorang siswa diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB). Si anak tinggal bersama kakek pensiunan PNS. Sementara kedua orang tua siswa telah berpulang.

Biaya pendidikan selama ini ditalangi lewat gotong royong keluarga. Lewat pendekatan atau banding, UKT turun menjadi Rp 1 juta per semester.

“Ada alumni SMAN 2 Sidikalang kuliah di ITB dengan besaran UKT hanya Rp 1 juta per semester,” ungkap Siringo-ringo.

Karenanya, hanya merengut lantaran tingginya UKT, tidaklah cukup. Mesti ajukan banding disertai dukungan data. Konsultasi ke Dinas Sosial sangat penting guna penyesuaikan status ekonomi.

Anak dari keluarga PNS kerap merintih lantaran dikenakan di atas Rp 5 juta. Siringo-ringo menyebut, sepanjang alasan siswa dan orang tua rasional, kampus biasanya memberi toleransi. Pengalamannya, bisa turun di angka Rp 3 juta.

Sesungguhnya, kata Siringo-ringo, hal sedemikian bukan lagi urusan kepala sekolah. Namun mengingat tanggung jawab moral, kami membuka hati menolong anak-anak.

Dijelaskan, kendati bukan lagi peserta didik, interaksi dengan alumni di PTN tetap terjalin. Itu penting agar junior yang hendak mengambil jalur SNBP tidak terhalang.

“Laporan nilai mahasiswa yang kuliah di PTN, tetap kami minta. Tujuannya, agar adik kelas tidak terkendali mengambil jalur SNBP. Reputasi sekolah mempengaruhi peluang tanpa tes,” kata Siringo-ringo.

Diketahui, jumlah siswa meraih kursi di OTN jalur SNBP sebanyak 45 orang dan SNBT berjumlah 100 orang tahun 2026.

(SSR/RZD)