Hal itu sebagaimana ditegaskan Kepala BPOM RI, Prof dr Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD, saat menghadiri pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2026 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Kamis (06/08/2026).

Menurut Taruna, ketahanan obat menjadi salah satu fokus penting pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri.

“BPOM terus melakukan berbagai upaya agar Indonesia bisa meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan obat, khususnya melalui lima strategi yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Adapun lima strategi itu, pertama adalah memperkuat transfer teknologi melalui riset dan pengembangan. BPOM mendorong peningkatan penelitian serta memperbanyak pelaksanaan uji klinis agar kemampuan industri farmasi nasional semakin berkembang.

Kedua, lanjut Taruna, mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan impor dengan memperkuat industri farmasi dalam negeri, khususnya dalam produksi obat-obatan esensial.

“Salah satu langkahnya adalah mencari investor pemilik paten obat agar mau berinvestasi di Indonesia. BPOM akan mempermudah regulasi sehingga mereka bisa membangun produksi di Indonesia dan kita tidak lagi bergantung pada impor,” jelasnya.

Strategi ketiga, memperkuat kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah. Kata Taruna, Indonesia memiliki banyak potensi riset dari perguruan tinggi, terutama karena terdapat ratusan fakultas farmasi yang terus melakukan berbagai penelitian.

Potensi ini semakin besar dengan dukungan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dapat dikembangkan sebagai bahan baku obat. "Indonesia memiliki sekitar 31.000 spesies tumbuhan potensial yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Hampir 80 persen bahan baku obat sebenarnya tersedia di Indonesia,” serunya didampingi Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Medan, Mojaza Sirait, SSi, Apt, MM.

Strategi keempat, mendorong pengembangan bahan baku obat dalam negeri, sehingga rantai pasok industri farmasi nasional semakin kuat dan tidak mudah terganggu oleh kondisi global.

Terakhir, BPOM memastikan penguatan regulasi agar sistem pengawasan obat di Indonesia semakin dipercaya dunia internasional. Salah satu capaian penting adalah diperolehnya status WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia pada Desember 2025.

Taruna menyebut, dari 194 negara di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang berhasil mendapatkan pengakuan tersebut. "Status WHO Listed Authority membuat banyak negara tertarik memproduksi obat di Indonesia. Produk yang dibuat di Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan secara global dan memiliki standar yang sejajar dengan negara maju seperti Amerika dan Eropa,” katanya.

Dengan berbagai strategi itu, Taruna berharap Indonesia dapat membangun ketahanan obat yang kuat, meningkatkan daya saing industri farmasi nasional, serta memastikan kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan dapat terpenuhi secara mandiri. "Lima strategi ini menjadi langkah BPOM RI untuk membuat ketahanan obat Indonesia semakin mandiri dan tidak terus bergantung kepada negara lain,” pungkasnya.