Aksi unjuk rasa damai masyarakat dalihan natolu Aek Nabara ini menuntut lahan ulayat yang dikuasai perusahaan SSL dan SRL dikembalikan kepada masyarakat. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Padanglawas untuk segera menerbitkan Perda tentang tanah ulayat.

Massa yang datang dengan puluhan mobil pribadi dan truk coldisel dengan perlengkapan soundsystem dan spanduk mendesak Bupati Padanglawas untuk membuat Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta wilayah adat.

" Atas nama masyarakat meminta kepada Bupati Padanglawas untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tanah ulayat Aek nabara Barumun," ujar salah seorang pengunjukrasa.

Massa juga menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mereka adalah untuk mempertahankan hak demi keberlangsungan hidup anak cucu.

Usai menyampaikan orasi, Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan langsung menerima demonstran.

Pada prinsipnya bupati sepakat pengajuan Perda sesuai tuntutan masyarakat. Hanya saja, perda ini datangnya murni dari masyarakat.

Terkait lahan yang dipersoalkan, yaitu eks lahan konsesi PT SRL dan SSL sedang dalam proses asessment pusat. Pemkab, Pemerintah Ptovinsi hingga pusat masih terus bekerja terkait hal ini.

“Kita juga sudah berupaya melakukan koordinasi ke PKH serta Satgas agar eks lahan ini dikembalikan ke masyarakat. Kami dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga mendukung pembuatan Perda tanah ulayat ini, " jelas Bupati.

Usai mendapat penjelasan dari bupati, demonstran menyatakan siap mendukung dan mengawal bupati memperjuangkan hak-hak masyarakat sekalipun diminta berjuang hingga ke Jakarta.

" Kalaupun diminta berangkat ke Jakarta untuk mengurus hal ini, kami siap,” tegas Patuan Daulat Tongku Alamsyah Hasibuan( ats)

(ATS/NAI)