Sosok Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dinilai memiliki kapasitas teknis yang kuat untuk memimpin Kementerian Keuangan di tengah tantangan ekonomi yang makin dinamis.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai pergantian posisi bendahara negara ini menjadi momen krusial untuk memperbaiki arah kebijakan anggaran nasional. Menurutnya, rekam jejak Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Sangat mengejutkan saat Presiden justru mereshuffle Menteri Keuangan Purbaya dan menggantinya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Namun, Menkeu yang baru bukan orang baru di Kementerian Keuangan, sehingga track record maupun latar belakangnya dinilai mumpuni dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran," kata Gunawan Benjamin, Senin (14/9/2026).

Gunawan menegaskan bahwa publik menaruh harapan besar agar pengelolaan fiskal di bawah kepemimpinan baru dapat berjalan lebih prudent atau hati-hati. Alokasi pengeluaran negara diharapkan berfokus pada skala prioritas yang memberikan efek pengganda (multiplier effect) secara luas, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Ia juga menyoroti bahaya ketergantungan pemerintah pada penarikan utang baru untuk membiayai belanja negara. Menurutnya, pembiayaan likuiditas yang dipaksakan melalui instrumen utang tanpa dibarengi alokasi pada proyek-proyek bernilai strategis hanya akan mempersempit ruang gerak APBN di masa depan.

"Harapannya pengelolaan anggaran bisa dilakukan tanpa banyak bergantung pada penerbitan surat utang. Jika tidak dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek strategis yang memberikan rintisan manfaat ke masyarakat, maka yang terjadi adalah penambahan beban utang jangka panjang. Hal ini berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan hanya untuk membayar bunga dan pokok utang," jelas Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan mengingatkan agar penyusunan asumsi makro ekonomi dalam APBN ke depan buat berdasarkan realitas di lapangan, bukan sekadar angka harapan. Penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penerimaan pajak, hingga nilai tukar rupiah harus dibuat dengan kalkulasi yang masuk akal dan dapat direalisasikan.

Di samping itu, peran Menkeu di jajaran kabinet hendaknya tidak sekadar menjadi pelaksana keinginan Kepala Negara, melainkan menjadi benteng pertimbangan risiko fiskal yang objektif.

"Menteri Keuangan yang baru harus lebih realistis melihat keadaan masyarakat sesungguhnya. Sebaiknya Menteri Keuangan diberikan keleluasaan untuk memberikan ulasan baik dan buruk dari rencana keuangan pemerintah. Menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu harus bisa menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan yang diambil," tutur Gunawan.

(RZD/RZD)