Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko dalam menangani persoalan kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) dinilai masih minim.

"Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter spesialis," tegas Paul Mei Anton Simanjuntak SH yang tampil sebagai juru bicara dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat Paripurna dewan, Senin (14/9/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan.

Terkait pelayanan kesehatan, Paul Simanjuntak mengingatkan Walikota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.

Menurut Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke puskesmas.

Sehingga pelayanan yang dirasakan warga menjadi berkurang. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan agar pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi.

Sama halnya dengan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, F–PDI Perjuangan mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti bangunan Puskesmas dan Pustu supaya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti.

Di kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai berbagai kebijakan Wali Kota Medan terkait penggunaan anggaran belum tepat sasaran dan tidak skala prioritas. Untuk pembangunan berkelanjutan Pemko Medan diminta untuk lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya kuangan yang optimal.

Menurut Paul Simanjuntak, bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2024-2026 masih stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi di pasar.

Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Kota Medan. "Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah," pungkasnya.

(MC/RZD)