Sutrisno Pangaribuan Soroti Belanja Rp6,8 Miliar di Samosir, Jangan Dahulukan Fasilitas Pejabat daripada Kepentingan Rakyat (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Rencana pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati Samosir senilai Rp3,7 miliar dan pengadaan mobil dinas Bupati sekitar Rp3,1 miliar menuai sorotan. Kebijakan dengan total anggaran sekitar Rp6,8 miliar tersebut dinilai perlu dievaluasi secara serius agar penggunaan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengingatkan pemerintah Kabupaten Samosir agar tidak terjebak pada orientasi pembangunan fasilitas pejabat, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian dan pembiayaan.
Menurut Sutrisno, persoalan utama bukan sekadar apakah pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas dibenarkan secara administratif, melainkan apakah kedua belanja tersebut benar-benar mendesak, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah masuk dalam APBD atau telah melalui pembahasan bersama DPRD. Harus ada penjelasan yang rasional mengenai urgensi, kebutuhan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Sebab, APBD merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus mengutamakan kepentingan rakyat,” tegas Sutrisno.
Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, Pemkab Samosir mengalokasikan pagu Rp3,7 miliar untuk pembangunan gedung tambahan di kompleks Rumah Dinas Bupati. Paket pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
Sementara itu, pengadaan mobil dinas Bupati dengan nilai sekitar Rp3,1 miliar sebelumnya juga menjadi perhatian publik. Pemkab Samosir telah menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Sutrisno menegaskan, mekanisme formal dan persetujuan anggaran tetap harus diikuti dengan pertimbangan kepatutan, efektivitas, efisiensi, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan Samosir yang Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.
Karena itu, seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran daerah semestinya diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut, bukan sekadar menambah fasilitas bagi penyelenggara pemerintahan.
“Pembangunan harus memiliki orientasi yang jelas. Kalau visi daerah adalah unggul, inklusif, dan berkelanjutan, maka setiap rupiah APBD harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi tersebut. Jangan sampai fasilitas pejabat justru lebih cepat dipenuhi daripada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip good governance harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi bukan sekadar jargon pemerintahan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap keputusan anggaran.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuatu yang secara administratif diperbolehkan belum tentu secara etis dan kepatutan layak diprioritaskan.
“Legalitas anggaran bukan satu-satunya ukuran untuk membenarkan kebijakan. Ada tanggung jawab moral dan etika publik yang harus dijaga. Pemerintah harus mampu membedakan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan keinginan menambah kenyamanan pejabat,” katanya.
Atas dasar itu, Sutrisno meminta Pemkab Samosir mengevaluasi rencana pembangunan gedung tambahan secara terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan pembangunan, perencanaan teknis, urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Evaluasi serupa juga perlu dilakukan terhadap pengadaan kendaraan dinas. Menurutnya, setiap pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah, bukan semata-mata pertimbangan fasilitas atau prestise jabatan.
Sutrisno yang juga menjabat Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) itu menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengawasan internal maupun eksternal harus memastikan tidak terjadi pemborosan, penyimpangan, ataupun konflik kepentingan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian keuangan negara, pemeriksaan harus dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menilai, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Anggaran seharusnya lebih dahulu diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukan banyaknya gedung yang dibangun atau mahalnya kendaraan yang digunakan. Keberhasilan pemimpin harus dilihat dari sejauh mana kebijakan dan anggaran yang dikelolanya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Sutrisno berharap kritik tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Samosir untuk memperkuat budaya pemerintahan yang terbuka, sederhana, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat Samosir,” pungkasnya.
(NAI/NAI)
