Amandemen UU P2SK Resmi Perluas Mandat LPS untuk Tangani Resolusi Perusahaan Asuransi (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Parapat - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memegang peran strategis baru dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS resmi memperoleh perluasan kewenangan untuk melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan.
Perluasan mandat ini menjadi topik utama dalam kegiatan Media Gathering yang digelar Kantor Perwakilan LPS I bersama insan pers wilayah Sumatera Utara di Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (18/11).
Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, menjelaskan bahwa tambahan kewenangan ini bertujuan menciptakan ekosistem industri asuransi yang sehat dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah melindungi hak-hak nasabah jika sewaktu-waktu terjadi masalah pada perusahaan asuransi.
"Penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Mandat ini juga bertujuan memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis apabila terjadi kegagalan perusahaan asuransi," ujar Aditya dalam paparannya.
Aditya menambahkan, hadirnya program penjaminan polis akan menjadi instrumen krusial untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Kanada, dan Inggris yang terbukti mampu memacu pertumbuhan industri asuransi berkat adanya jaminan polis yang kredibel.
"Ke depan, LPS akan terus mematangkan persiapan aktivasi program penjaminan polis ini melalui penyempurnaan regulasi, kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, saat membuka acara menegaskan pentingnya kolaborasi antara LPS dan media massa. Menurutnya, di tengah dinamika kebijakan sektor keuangan yang terus berkembang, masyarakat membutuhkan informasi yang jernih agar tidak mudah termakan isu yang menyesatkan.
Kantor Perwakilan LPS I sendiri mengemban tugas krusial dalam mensosialisasikan fungsi LPS guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendongkrak literasi keuangan di wilayah Sumatera.
"Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat luas," ungkap Jimmy sembari mengapresiasi dukungan media di Sumatera Utara selama ini.
(JW/RZD)