MAHAJAYA Sampaikan 6 Poin Pernyataan Sikap Terkait Dugaan Praktik Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Indonesia dan Dinamika Politik (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Medan - Mencermati perkembangan situasi politik dan hukum nasional, khususnya mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA), sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis kekerabatan dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dalihan Na Tolu, persaudaraan, kehormatan, keadilan, dan persatuan bangsa, terkait hal tersebut sebagai Ormas dipandang perlu menyampaikan pernyataan sikap.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Mahajaya DR H Burhanuddin Harahap didampingi Sekjend Sukri Effendi Harahap SE, pada rilis pers yang diterima wartawan, Kamis (5/11/2026).
Adapun peryataan sikap Mahajaya sebagai berikut:
1. Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah dan Supermasi Hukum.
MAHAJAYA berpandangan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu perkara wajib dihormati hak-hak hukumnya dan tetap mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kami tidak membenarkan tindakan menghakimi seseorang melalui opini publik, tekanan politik, maupun pembentukan persepsi yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.
Namun demikian, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pengungkapan kebenaran. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, melanggar hukum, atau mengkhianati amanah jabatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Menyatakan Keprihatinan terhadap Praktik dan Dinamika Politik Nasional
MAHAJAYA menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berkembangnya praktik politik yang berpotensi mengedepankan kepentingan kelompok, perebutan pengaruh, penyalahgunaan kekuasaan, serta tindakan-tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Kami memandang bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun atas dasar etika, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Jangan sampai perbedaan kepentingan politik, persaingan kekuasaan, maupun konflik antarkelompok elite justru mengorbankan stabilitas nasional, persatuan rakyat, dan kepentingan bangsa.
Indonesia terlalu besar dan terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi kepentingan politik segelintir orang.
3. Menyatakan Dukungan terhadap Presiden RI dan penegakan Hukum oleh Institusi Polri
MAHAJAYA menyatakan dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan amanah konstitusional, memimpin pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.
Kami juga memberikan dukungan kepada kepemimpinan Kapolri serta jajaran Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri dalam mengungkap dan menangani perkara ini secara profesional, independen, objektif, transparan, dan berkeadilan.
Kami berharap agar seluruh proses penyelidikan, penyidikan, pengawasan internal, dan penegakan kode etik dilaksanakan tanpa tebang pilih, tanpa intervensi kepentingan politik, serta tidak melindungi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Dukungan kami bukanlah dukungan tanpa kritik, melainkan dukungan konstruktif terhadap institusi negara yang berani menegakkan hukum, melakukan pembenahan internal, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Kami percaya bahwa institusi Polri yang kuat bukanlah institusi yang menutupi kesalahan anggotanya, melainkan institusi yang berani membersihkan diri dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
4. Menolak segala bentuk polarisasi dan upaya memecah belah Bangsa
MAHAJAYA mengajak seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, propaganda politik, fitnah, ujaran kebencian, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk mempertajam perpecahan di tengah masyarakat.
Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan rasa persaudaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Kami mengingatkan bahwa jangan sampai rakyat dijadikan alat oleh kepentingan politik elite, sementara persatuan dan masa depan bangsa menjadi taruhannya.
5. Mengajak seluruh keluarga besar MAHAJAYA tetap solid dan menjaga Marwah Organisasi
Secara khusus, MAHAJAYA menghimbau seluruh pengurus dan anggota Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya, di mana pun berada, agar:
Tetap menjaga soliditas, persaudaraan, dan kekompakan keluarga besar Harahap.
Tidak mudah terprovokasi oleh isu politik yang dapat menimbulkan perpecahan internal maupun antarkelompok masyarakat.
Mengedepankan sikap dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Tidak menjadikan perbedaan pilihan dan pandangan politik sebagai alasan untuk saling bermusuhan.
Tetap menjaga nama baik, kehormatan, dan marwah MAHAJAYA sebagai organisasi kekerabatan yang menjunjung tinggi nilai adat, persatuan, dan kepentingan bangsa.
Kami meyakini bahwa kekuatan MAHAJAYA bukan terletak pada keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu, melainkan pada persatuan, kehormatan, dan kemampuan menjaga persaudaraan di tengah berbagai perbedaan.
6. Menegaskan Komitmen Mahajaya terhadap persatuan dan Keutuhan NKRI
MAHAJAYA menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, maupun kepentingan politik sesaat.
Kami mendukung terciptanya pemerintahan yang kuat, institusi penegak hukum yang profesional, demokrasi yang sehat, serta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Kami percaya bahwa Indonesia hanya akan menjadi bangsa yang besar apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga persatuan, menghormati hukum, dan mengedepankan kepentingan nasional.
Akhirnya, MAHAJAYA mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, berpikir jernih, mengedepankan akal sehat, dan mempercayakan penyelesaian setiap persoalan kepada mekanisme hukum dan konstitusi.
Jangan biarkan perbedaan politik meruntuhkan persaudaraan. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang memecah belah rakyat Indonesia.
Berbeda pandangan boleh, berbeda pilihan politik adalah hak, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama."sebut mereka.
(KAH/RZD)