Ancaman Ekstremisme Bergeser ke Ruang Digital, Literasi Kritis Kunci Pencegahan (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Palembang — Perubahan cara kerja algoritma media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pencegahan ekstremisme, terutama di kalangan anak dan generasi muda.
Ancaman itu menjadi sorotan dalam Diskusi Publik “Mewaspadai Ancaman Algoritma Ekstremisme di Ruang Digital” yang digelar di kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi ini menekankan pentingnya literasi digital, ruang berpikir kritis di kampus, serta kerja sama keluarga, lembaga pendidikan, platform digital, dan aparat dalam mencegah radikalisasi.
Para narasumber mengungkapkan, ruang digital kini menjadi titik masuk baru bagi penyebaran ekstremisme. Jika dahulu penyebarannya banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau jaringan tertutup, sekarang narasi ekstremisme hadir melalui konten media sosial dengan format, bahasa, bahkan estetika yang akrab dengan Gen Z.
Gambaran kerentanan itu antara lain terlihat dari data BNPT yang dipaparkan dalam diskusi: lebih dari 250 anak di bawah umur telah mendapat mitigasi dan rehabilitasi pada periode akhir 2024–2025. Sementara itu, riset SETARA Institute pada 2023 mencatat 24,2 persen siswa SMA dalam kategori intoleran pasif dan 5 persen intoleran aktif.
Seruan untuk memperkuat daya kritis mahasiswa dan kelompok pelajar dalam menyikapi konten ekstremisme disampaikan oleh Rektor Universitas Indo Global Mandiri (IGM), Marzuki Alie.
Ia menilai literasi digital tidak boleh dipandang sebagai kebutuhan masyarakat umum semata, melainkan juga penting bagi pejabat negara. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, menurutnya, kemampuan kritis mahasiswa perlu ditopang oleh iklim kampus yang terbuka terhadap perbedaan pandangan.
“Literasi digital penting bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para pejabat negara. Khusus mahasiswa, mereka harus memiliki jiwa kritis. Demokrasi di kampus harus dibuka agar ada ruang bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” kata Marzuki, dalam keterangan resmi Rabu (18/11/2026).
Melengkapi pandangan tersebut, Kabid Pengkajian dan Penelitian FKPT Sumsel, Isabella, menekankan bahwa literasi digital tidak cukup diukur dari kemahiran menggunakan gawai.
Pengguna juga perlu memahami bagaimana informasi dipilihkan oleh platform, menilai sumbernya, dan mengenali konten yang mengandung provokasi atau pembenaran kekerasan.
“Generasi muda mungkin sangat mahir menggunakan teknologi, tetapi belum tentu memahami bagaimana algoritma bekerja dan memengaruhi informasi yang mereka konsumsi. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai, melainkan juga kemampuan berpikir kritis, mengenali provokasi, dan tidak mudah terpengaruh narasi yang membenarkan kekerasan,” ujarnya.
Isabella memaparkan, data IPR 2025 menunjukkan 43,8 persen responden di Sumatera Selatan mengakses internet selama 4–6 jam sehari; pada kelompok Gen Z, angkanya mencapai 46 persen.
Indeks Potensi Radikalisme Sumatera Selatan juga naik dari 9,6 pada 2024 menjadi 10,1 pada 2025, terutama pada dimensi pemahaman, meski dimensi tindakan menurun. Karena itu, ia menekankan empat pilar literasi digital: kecakapan, etika, keamanan, dan budaya digital.
Di sisi penanganan lapangan, Kasatgaswil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri, Beni Kusworo, mengungkapkan pergeseran pola pendekatan kelompok ekstremis kepada anak dan remaja.
Interaksi kerap dimulai dari gim daring atau media sosial, lalu berpindah ke grup percakapan tertutup ketika hubungan dan rasa percaya telah terbentuk.
“Ancaman ekstremisme hari ini tidak selalu datang melalui pertemuan fisik atau ajakan kekerasan secara langsung. Anak-anak bisa mulai terpapar dari lingkungan yang mereka anggap aman, termasuk gim daring dan komunitas media sosial. Pendekatannya bukan langsung menawarkan ideologi, melainkan membangun kedekatan, memberikan perhatian, hingga menciptakan rasa memiliki terhadap kelompok,” ungkap Beni.
Berdasarkan pemetaan Satgaswil Sumsel Densus 88, sebanyak 36 anak teridentifikasi dalam penanganan terkait paparan ekstremisme digital. Sebanyak 24 anak telah mendapat intervensi, sedangkan 12 lainnya direncanakan untuk ditangani.
Densus 88 mengedepankan asesmen psikologis, pendampingan keluarga, edukasi literasi digital, serta reintegrasi sosial melalui kerja sama lintas sektor.
“Radikalisasi anak hari ini tidak selalu dimulai dari kebencian, tetapi justru dari manipulasi perhatian. Ketika anak merasa diterima, dihargai, dan memiliki kelompok yang mengakui keberadaannya, di situlah mereka bisa mulai dipengaruhi. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam pencegahan,” tegas Beni.
Sejalan dengan itu, perwakilan Polda Sumatera Selatan, M. Surapati, menyoroti beragam bentuk konten ekstremisme, dari propaganda ideologi dan ujaran intoleransi hingga ajakan kekerasan yang disamarkan melalui konten digital.
Menurut pemetaan yang dipaparkannya, Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, serta Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
“Pencegahan harus dilakukan bersama, bukan hanya oleh aparat keamanan, tetapi juga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Literasi digital dan deteksi dini menjadi penting agar paparan konten ekstremisme tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan di dunia nyata,” ujarnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa pencegahan ekstremisme digital tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran konten atau penegakan hukum.
Di tengah sistem rekomendasi yang terus membentuk konsumsi informasi, kemampuan berpikir kritis, ruang dialog yang terbuka, pendampingan keluarga, dan respons dini terhadap anak yang rentan menjadi bagian dari upaya perlindungan bersama.
(RZD)