detikNews - Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dilibatkan Presiden Jokowi sama sekali dalam pemilihan Kapolri‎. Padahal di era SBY, KPK dimintakan pendapat dalam menelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kajian yang mendalam atas LHKPN akan dapat membantu untuk klarifikasi bebarapa hal," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Minggu (11/1/2015).

Bambang mengungkapkan sejumlah keuntungan bila Jokowi melibatkan KPK dalam melacak LHKPN calon Kapolri, yaitu;

A. Apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya.
B. Apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya;
C. Apakah ada potensi dan indikasi gratifikasi, atau indikasi tipikor lainnya, dan sejauh mana proses penanganannya.

"KPK akan tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsi utamanya, dan seperti sudah dikemukakan pada pernyataan KPK sebelumnya, ada beberapa kasus yang sedang ditangani yang menyangkut indikasi rekening yang tidak wajar dan atau juga indikasi gratifikasi," urai Bambang.

Jokowi telah memilih dan mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun KPK menegaskan, apa yang disampaikan ini bukan terkait sosok, tapi proses pemilihan di mana di era SBY sudah berjalan bagus dengan pelacakan LHKPN.

"Proses penanganan kasus-kasus itu tidak ada urusannya dengan ada tidaknya kandidat Polri yang diajukan Presiden atau tuntutan pemeriksaan atas rekening tidak wajar dari beberapa kepala daerah yang dilansir PPATK," tutur Bambang.

"KPK berharap semoga yang terbaik untuk bangsa ini yang terjadi dan Presiden konsisten untuk membangun program, sistem dan strategi serta mencitakan tradisi-tradisi yang bisa menunjukan dan memberikan jaminan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak melakukan tindakan yang potensial kolusif dan nepotistik," tutup Bambang. (bar/kff)