Bahkan menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, tidak ada kemajuan ketika BPKH yang mengelola dana haji dibanding saat dikelola Kementerian Agama (Kemenag).

"Waktu pengelolaan uang jamaah haji ditangani Kementerian Agama (Kemenag) bisa menghasilkan sekitar Rp 7 triliun per tahun. Sekarang sudah ditangani BPKH malah hasilnya juga sama. Maka patut dipertanyakan untuk apa ada BPKH kalau masih demikian," kata Marwan kepada Analisadaily.com saat tiba di Bandara Kualanamu, Kamis (20/2).

Lebih jauh Marwan yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2020 menjelaskan, BPKH beralasan ada beberapa kendala peraturan terkait pengelolaan uang jemaah haji, seperti tanggung renteng kalau terjadi kerugian atau investasi yang terbatas.

"Memang harus hati-hati mengelola uang ini, sebab kalau sempat runtuh nanti berbahaya. Tetapi di dalam kehati-hatian itu tidak boleh takut, kalau dia takut ngapain duduk sebagai kepala BPKH dan ngapain kita bentuk BPKH, biarkan saja pengelolaannya di Kemenag. Sebab di Kemenag toh juga sama hasilnya apa yang sudah dilakukan BPKH terkait pengelolaan dana haji ini," tegasnya.

"Maka dengan demikian, ke depan kita harapkan pengelolaan uang haji ini hasilnya harus di atas itu, sekitar Rp 8-9 triliun per tahun. Hasil ini bisa membantu biaya haji dan meringankan ongkos para jamaah kita yang akan berangkat," sebutnya.

Untuk itu Marwan berharap BPKH berkerja lebih bagus. Saat ini Komisi VIII DPR RI sudah membentuk Panja untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi BPKH.

"Kita akan panggil stakeholder lain termasuk pihak bank dan lainnya untuk mengetahui apa kendalanya supaya uang haji ini bisa dikelola dengan baik," pungkas Marwan.

(KAH/EAL)