Kabar tersebut disambut baik oleh masyarakat. Namun di sisi lain khususnya para wali siswa masih khawatir dengan kondisi saat ini. Sebab pandemi Covid-19 masih terjadi dan belum bisa diprediksikan kapan akan berakhirnya.

"Untuk itu kami meminta Pemerintah Aceh agar dapat memastikan proses pendidikan tersebut harus berjalan dengan maksimal di tahun ajaran baru ini," ujar Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Irawan Abdullah, Kamis (9/7).

Irawan mengatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan kepastiannya itu. Pertama sistem pendidikan dan kedua kebutuhan anggarannya.

"Untuk sistem pendidikan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sekolah dengan sistem tatap muka maka protokol kesehatan akan menjadi prioritas utama," ungkapnya.

Adapun bagi sekolah yang masih belajar secara daring atau belajar dari rumah, kata Tgk Irawan, diharapkan materinya harus lebih serius supaya anak-anak bisa memanfaatkan waktu secara maksimal.

"Dari hasil evaluasi Komisi VI DPR Aceh ke 10 kabupaten/kota beberapa waktu lalu tentang persiapan belajar di era new normal, kami menemukan banyak sekolah yang tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk melangsungkan proses pembelajaran. Maka kebutuhan anggaran menjadi hal terpenting juga untuk dipastikan ketersediaan alokasinya," sebut Irawan.

Politisi PKS ini juga menjelaskan, selama ini banyak sekolah yang mengandalkan dana BOS untuk operasional di sekolahnya.

Namun, dia menilai dana BOS yang tersedia di sekolah tidaklah cukup untuk mengadakan alat-alat sesuai protokol kesehatan mekanisme proses pembelajaran tatap muka pada masa 'new normal' pandemi Covid-19 seperti adanya tempat cuci tangan, termo gan, masker dan keperluan lainnya.

"Kami minta pemerintah untuk segera menyediakan anggaran penunjang pendidikan di masa pandemi ini. Sehingga sekolah bisa fokus dan proses belajar mengajarnya pun dapat berlangsung maksimal," tegas Irawan.

Mantan Anggota DPRK Aceh Besar periode 2004-2019 ini menambahkan pada forum pertemuan dengan Pemerintah Aceh 25 Juni 2020 dan 6 Juli 2020 di Dinas Pendidikan Aceh yang membahas tentang kesiapan pembelajaran di masa new normal, dirinya juga telah mengingatkan pemerintah agar anggaran tersebut bisa diprioritaskan pada plot dana Gugus Covid-19 Pemerintah Aceh atau dapat segera dialokasikan dalam APBA Perubahan (APBA-P) tahun 2020.

"Dalam forum itu saya telah menyampaikan agar dana BOS itu jangan sampai dikeroyok penggunaannya kepada pogram pemerintah yang tidak terlalu urgent seperti program Bersih, Rapi, Estetika dan Hijau (BEREH). Masak pemerintah buat pogram BEREH tapi tidak diplot anggarannya dalam APBA sebelumnya," ungkapnya.

Anggora DPRA Dapil 1 (Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang) ini berharap agar Pemerintah Aceh lebih serius dan pro aktif dalam menangani dan menyikapi masalah tersebut. Dengan demikian sekolah tidak merasa terbebani dan proses pendidikan pun akan berjalan lancar.

"Jadi harapan kami yang terpenting dan utama adalah agar proses pendidikan untuk anak-anak kita di Aceh dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga nantinya akan melahirkan generasi yang cerdas dan handal. Nyan baro bereh (itu baru bagus)," pungkas Tgk Irawan.

(MHD/EAL)