Gudang tanpa izin yang masih beroperasi di Kompleks Dipo Indah Kisaran (Analisadaily/Awaluddin)
Analisadaily.com, Kisaran - Satpol PP Kabupaten Asahan terkesan tidak mampu berbuat dalam menertibkan gudang yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kompleks Dipo Indah, Jalan Diponegoro Kisaran.
Keberadaan gudang itu jelas telah melanggar Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perbup Asahan No. 3 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG).
Pantauan
Analisadaily.com, Rabu (6/8), setidaknya di lokasi itu ada dua ruko dan satu rumah yang dijadikan gudang besi milik Toko Mega Baja.
"Ada dua ruko dan satu rumah dijadikan gudang oleh pemilik toko dan masih beroperasi," kata salah seorang penghuni kompleks yang tidak mau disebut namanya.
Menurutnya para penghuni kompleks sudah sangat resah karena gudang yang tidak memilki izin atau TDG.
"Suara yang bising dan juga kenderaan hilir mudik bongkar muat besi-besi dengan berbagai jenis dan ukuran. Kemana lagi kami mengadu kalau bukan ke pemerintah," ungkapnya.
Dia mengatakan seharusnya Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perbup bisa mengambil tindakan karena pemilik gudang telah membuat perjanjian di atas materai untuk mengembalikan tembok seperti semula dan bersedia menutup gudang apabila tidak bisa menunjukkan TDG.
"Meskipun Satpol PP berkali-kali mengingatkan kepada pemilik, namun bukan mengosongkan isi, malah mengisi gudang-gudang itu dengan besi-besi," ungkapnya heran.
"Maka wajar bila warga perumahan Dipo Indah menilai Satpol PP Asahan mandul karena tidak bisa menertibkan gudang yang jelas-jelas melanggar aturan. Tidak ada kepastian hukum, bupati harus menegur Kasatpol PP," sebutnya.
Sementara Kasatpol PP Asahan, Sofyan Manullang, melalui Kabid Perpu Daerah, Indriyati, mengakui persoalan ini sudah berjalan setengah tahun lebih. Bahkan dirinya mengetahui pemilik gudang telah membuat surat pernyataan di atas materai untuk menutup gudang apabila tidak bisa menunjukkan TDG.
"Janji itu sampai saat ini tidak dipenuhi karena tidak mampu menunjukkan TDG," ujar Indriyati.
Namun dia tidak bisa melakukan tindakan langsung sebelum mendapat petunjuk dari pimpinan.
Indriyati tetap meyakinkan masyarakat khususnya para penghuni kompleks agar bersabar karena pihaknya telah melayangkan surat kepada bupati untuk mengundang satuan samping mendampingi mereka dalam melakukan peyegelan.
"Kami akan tetap tindak itu," tukasnya.
(ALN/EAL)
