Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penindakan Kota Medan, Raden Deni Admiral, saat dikonfirmasi, menyarankan agar wartawan meminta jawaban langsung dari Panwascam Medan Timur.

Ketua Panwascam Medan Timur, Taufik Hidayah Tanjung, Jumat (16/10), dihubungi melalui nomor selularnya tidak menjawab.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait hasil pleno Panwascam Medan Timur atas dugaan pelanggaran kampanye calon Wali Kota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution, Taufik Hidayah Tanjung menyatakan bahwa hasilnya adalah pelanggaran administrasi.

Ditanya apakah ada sanksi dan seperti apa sanksi dari pelanggaran administrasi ini, Taufik menyarankan agar datang ke kantornya.

"Bang lebih enak diskusi di kantor aja bang," jawabnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemko Medan, Arrahman Pane menegaskan, Pemko Medan keberatan dengan pencatutan logo tersebut.

Ia menegaskan Pemko Medan dalam posisi netral menyambut Pemilihan Kepala Daerah Medan 2020.

"Pemerintah jelas keberatan, karena pemerintah harus netral," ujar Arrahman Pane, Kamis (8/10).

Menurutnya logo Pemko Medan tidak boleh dipakai untuk kegiatan kampanye. Secara langsung, dia mengaku belum melihat kegiatan relawan yang dimaksud.

"Nanti kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan, kami belum tahu motifnya apa, pemerintah juga tidak ada komunikasi ke relawan itu," katanya.

Sebuah foto di dalamnya terdapat wajah calon Wali Kota Medan nomor urut 01, Akhyar Nasution, bersama lima orang membentangkan spanduk bertuliskan KI TA AMAN mencantumkan dua logo, satu logo mirip milik Pemerintah Kota Medan dan satu lagi mirip logo PDAM Tirtanadi.

Dikabarkan, foto ini diabadikan di sela pernyataan dukungan dari komunitas Tionghoa yang diberi nama KI TA AMAN di kediaman Akhyar Nasution, Jalan Intertip Medan, Senin (5/10).

(JW/EAL)