Pesan itu disampaikan kepada koleganya di Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, setelah melakukan dialog dengan belasan aktivis yang mendukung pengesahan Ranperda Masyarakat Adat, yang berlangsung di Kota Medan pada hari sama.

Direktur Walhi Sumut, Dana Tarigan, dalam dialog itu menyampaikan, Ranperda Masyarakat Adat sudah mulai dibahas sejak tahun 2016 di Sumut oleh belasan organisasi masyarakat sipil dan disampaikan kepada DPRD Sumut tahun 2017.

“Sejak saat itu, DPRD Sumut mulai melakukan pembahasan, disusul dengan permintaan untuk menyusun naskah akademik kepada Universitas Sumatera Utara (USU). Naskah Akademik dimaksud telah rampung dan diserahkan oleh tim USU kepada DPRD pada tahun 2019. Namun, Ranperda dimaksud tidak kunjung disahkan oleh DPRD Sumut,” kata Dana.

Ketua Badan Pengurus HARI, Saurlin Siagian menyampaikan, Ranperda Masyarakat Adat sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Perda, karena sudah melalui tahapan-tahapan yang disyaratkan, seperti konsultasi ke berbagai pihak, adanya naskah akademik, termasuk studi banding DPRD Sumut ke beberapa provinsi di Indonesia.

“DPRD akan melakukan rapat paripurna bulan November ini, dan inilah momentum bagi DPRD untuk segera mengesahkan Ranperda itu,” sebutnya.

Mendengar penjelasan itu, Hinca menyampaikan bahwa Partai Demokrat berada di garda terdepan mendukung pengakuan masyarakat adat secara nasional, dan akan meminta jajaran partai, termasuk di level provinsi dan kabupaten untuk mendorong pengakuan masyarakat adat melalui Perda.

“Segera setelah pertemuan ini, saya akan menyampaikan supaya fraksi Partai Demokrat di DPRD SUmut menjadi fraksi terdepan untuk mendukung pengesahan Perda Masyarakat Adat. sSaya sudah menghubungi kawan-kawan Fraksi, dan mereka setuju sebagai inisiator pengesahan Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat,” tandasnya.

(RZD)