Pada tahun ajaran baru 2021-2022 mulai Juli 2021, sekolah diberikan opsi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk menghindari dampak negatif berkelanjutan pada peserta didik.

Mengamati situasi melonjaknya kasus Covid-19 dan penebalan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), SKB empat menteri tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 yang menyebutkan daerah zona hijau, kuning dan jingga dapat menerapkan pembelajaran PTM terbatas. Sedangkan daerah zona merah wajib menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Direktur SD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih menegaskan, PTM terbatas perlu dipersiapkan dengan matang oleh pihak sekolah dan didukung orang tua murid serta lingkungan sekitarnya.

"PTM terbatas bisa digelar dengan syarat daerah yang menggelar PTM gerbatas bukan zona merah," terang Sri Wahyuningsih dalam dialog produktif yang diselenggarakan KPC PEN dan disiarkan di FMB9ID_IKP, Kamis (24/6).

Menurut Sri, PTM terbatas harus dipersiapkan sedini mungkin, mulai dari memenuhi daftar periksa dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam SKB empat menteri.

"Sekolah harus memenuhi daftar periksa. Yang tidak kalah penting, sekolah harus menyiapkan Satgas Covid-19 tingkat sekolah. Sekolah harus duduk bersama, menyosialisasikan persiapan PTM terbatas kepada orang tua, bekerja sama dengan komite sekolah sehingga orang tua pun memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya PTM terbatas ini," tegas Sri.

Sri juga mengingatkan peraturan yang dihadirkan pemerintah sangat fleksibel.

"Jika sekolah menerapkan PTM Terbatas, orang tua tetap dapat menentukan anaknya untuk masuk sekolah atau tetap PJJ," sebut Sri.

Namun begitu, PTM terbatas di sekolah juga harus melihat kondisi daerah. Salah satu syarat pentingnya adalah, apabila daerah dalam zona merah dan memberlakukan PPKM maka PTM terbatas tidak bisa dilaksanakan.

"Khususnya untuk zona hijau diharapkan untuk melaksanakan PTM Terbatas. Karena tidak semua dari 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi zona merah dan kita berdoa yang sekarang merah segera menjadi hijau," imbau Sri.

Tahun lalu, tambah Sri, Kemendikbudristek telah mengeluarkan kurikulum khusus di masa pandemi.

"Untuk diimplementasikan demi capaian kompetensi dasar esensial bagi siswa. Masyarakat juga bisa membuka www.bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id untuk memperoleh panduan pelaksanaan PTM di masa pandemi untuk seluruh jenjang pendidikan," pungkas Sri.

Sementara itu Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, dalam kesempatan yang sama menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menggelar PTM, baik di tingkat SD hingga SMA di Kota Tangerang Selatan.

Meski demikian, pelaksanaan PTM saat ini masih didiskusikan kembali, menimbang situasi perkembangan Covid-19 di wilayah Tangerang Selatan yang kembali meningkat pasca libur panjang lebaran.

"Sejak Januari tahun ini kami sudah mempersiapkan penyusunan SOP untuk PTM di Kota Tangsel. Bahkan kami sudah memverifikasi sekolah-sekolah kurang lebih 79% di tingkat SMP Negeri dan Swasta," terang Benyamin.

Psikolog Anak, Elizabeth Santosa, mendorong para orang tua untuk mengajak kembali anak-anaknya belajar tatap muka demi membangun kembali psikologi anak-anak ke kondisi normal.

"Belajar jarak jauh secara online yang terlalu lama memberikan efek samping kepada anak berupa ketergantungan kepada gadget, anak menjadi malas hingga tantrum yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak," jelas Elizabeth.

Elizabeth juga mengakui bahwa kegiatan belajar tatap muka di Negara Bagian Victoria, Australia, memiliki kebijakan mirip seperti Indonesia.

Menurutnya saat pemerintah memberlakukan kebijakan karantina wilayah, PTM di Melbourne dihentikan demi pertimbangan kesehatan, namun saat laju Covid -19 terkendali, anak-anak kembali belajar tatap muka.

(TRY/EAL)