"Reklamasi menjadikan Belawan babak belur. Setiap hujan kampung kami banjir, setiap air laut pasang kampung kami banjir. Ini negara apa. Kota Belawan adalah zona utama ekonomi Sumatera Utara, tapi mengapa dianggap semacam dapur," tegas Ketua FABB, Chairil Chaniago di sela-sela unjuk rasa.

Chairil lanjut menjelaskan, ia tidak terima dengan itu semua. Maka dari itu ia meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD hingga Pemerintah Kota Medan untuk mendengar aspirasi masyarakat.

"Lihat kami, dengar kami, tolong permasalahan ini dituntaskan. Stop reklamasi, restorasi kawasan mangrove dan bangun drainase. Menurut kami, tiga hal itu saja dilakukan kami sudah senang," tegasnya lagi.

Tidak itu saja, dia juga meminta supaya menghentikan pengalihfungsian lahan, termasuk perkebunan sawit hingga tambak- tambak. Ia pun berharap agar pemerintah dan rakyat sama-sama bergerak mengatasi semua persolan tersebut.

FABB kemudian menyimpulkan tuntutannya kedelam delapan poin-poin, diantaranya segera mengeruk paluh-paluh, alur sungai dan pantai-pantai di Belawan sebagai antisipisi dini untuk mengurangi volume air naik ke daratan.

Segera bangun tanggul pencegah rob di sekeliling pantai Belawan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan tenggelamnya Belawan oleh rob.

Lalu, pulihkan jalur hijau yang berfungsi sebagai penyangga air laut dan keseimbangan ekosistem Belawan dari pertambakan, penimbunan, reklamasi yang ada di Belawan.

Kemudian, stop dan kajia ulang segala bentuk penimbunan paluh dan kawasan mangrove sebagai sebaran air pasang dan reklamasi Belawan.

Berikutnya, bangun perumahan murah dan layak huni untuk merelokasi warga miskin Belawan yang terdampak banjir rob.

Dalam tuntutannya, massa juga ingin pemerintah memprioritaskan warga Belawan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Belawan agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan kriminal. Terakhir, basmi dengan tegas dan keras peredaran narkoba, judi, prostitusi yang semakin merajalela di Belawan.

Setelah selesai orasi, massa sempat ditemui perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ditindaklanjuti karena pengunjuk rasa hanya menginginkan Gubernur atau pun Wakil Gubernur.

(CSP)