Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina itu dipimpin Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dan didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sahnan Pasaribu.

Evaluasi turut melibatkan satuan pengawas MBG guna menindaklanjuti berbagai laporan yang berkembang di tengah masyarakat.
‎
‎Pj Sekda Sahnan Pasaribu mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima sejumlah pengaduan terkait operasional SPPG. Bahkan, satu dapur MBG di Madina telah ditutup oleh BGN karena dinilai menyalahi prosedur yang berlaku.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah daerah dalam pelaksanaan teknis MBG tidak dilibatkan secara penuh. Namun demikian, ketika muncul persoalan di lapangan, sorotan publik kerap diarahkan kepada pemerintah kabupaten.
‎
‎“Dalam pelaksanaannya kami tidak dilibatkan secara penuh, tetapi ketika ada masalah, daerah yang pertama kali disorot,” ujar Sahnan.
‎
‎Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan bahwa meskipun MBG merupakan kewenangan BGN, bukan berarti Pemkab Madina lepas tangan saat muncul kasus menonjol.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap keselamatan dan kenyamanan para penerima manfaat.
‎
‎Karena itu, Atika meminta BGN menyampaikan secara terbuka berbagai hal yang perlu diketahui pemerintah daerah, termasuk protokol pengoperasian SPPG serta data kuota yang telah dan belum berjalan.
‎
‎“Kami tidak ingin mengambil bagian yang bukan tugas kami sesuai aturan perundang-undangan. Tapi bukan berarti kami tidak punya tanggung jawab terhadap keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
‎
‎Selain menindaklanjuti aduan masyarakat, rapat konsolidasi ini juga bertujuan mencari solusi serta mengantisipasi potensi persoalan serupa seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
‎
‎Dalam forum tersebut, Atika turut menyoroti dominasi pengusaha dari luar daerah yang menjadi pemilik dapur SPPG di Madina.

Kondisi ini dinilai berdampak pada terbatasnya peluang bagi pelaku usaha lokal serta kurang optimalnya perputaran ekonomi di daerah, karena sebagian bahan baku dipasok dari luar.
‎
‎Ketua Yayasan Sahabat Peduli Sejahtera (SPS), Fahrizal Efendi Nasution, menyampaikan dan menilai masih terdapat ketidakjelasan regulasi dari BGN, khususnya terkait operasional SPPG saat masa libur sekolah dan bulan suci Ramadan.

Ia menyebut petunjuk teknis (juknis) belum merinci langkah antisipasi, sehingga memicu kebingungan di kalangan pengelola.
‎
‎“BGN tidak memberikan kepastian terhadap regulasi untuk menghadapi masa-masa bulan suci Ramadan,” ujarnya.
‎
‎Fahrizal juga mendorong agar sosialisasi mengenai esensi dan mekanisme program MBG dilakukan lebih masif, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan pelaksanaan program dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan polemik di masyarakat. (RES)

(WITA)