"Camat Medan Kota sudah lama tahu buruknya kinerja Kepling atas nama Michael ini, dan dia sudah pernah berjanji akan menggantinya. Tapi ternyata, kemarin Michael masih ikut assesment dipilih lagi jadi Kepling," ucap warga Lingkungan 1, Amran, Kamis (6/1).

Kata Amran, ada banyak alasan yang membuat warga tidak lagi setuju. Selain dinilai berkinerja buruk, domisilinya di sini hanya di atas kertas, yaitu di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Faktanya sehari-hari, justru tinggal di kawasan Padangbulan.

"Sudah lumayan lama dia jadi kepling, tapi rata-rata warga enggak kenal sama dia, karena tinggalnya nggak di sini. Memang ada rumahnya di sini, tapi jarang dia di sini. Dulu orang tuanya yang kepling, kalau orang tuanya warga kenal karena tinggalnya memang di sini," sebutnya.

Akibatnya, mayoritas warga di Lingkungan 1 justru meminta bantuan Kepala Lingkungan 2 untuk mengurus kepentingan mereka, seperti pengurusan KTP, KK, dan banyak hal lainnya.

"Kami biasanya ngurus surat menyurat sama kepling sebelah, Lingkungan 2. Kenapa? Karena keplingnya enggak di sini, dia pun enggak kenal sama warganya," katanya.

Ia dan para warga meminta Camat Medan Kota dan Lurah Pasar Merah Barat membatalkan pengangkatannya kembali.

"Kemarin masyarakat sudah diminta Camat untuk menyiapkan warga di sini agar jadi calon kepling, sudah kami siapkan dan sudah ikut assesment pada Desember lalu. Tanggal 31 Desember 2021 diumumkan hasilnya, tapi tetap dia yang jadi keplingnya," keluhnya.

Senada dengan Amran, warga lainnya, J Simanjuntak dan M Rizki, mengaku heran dengan dipilihnya kembali MFP setelah warga Lingkungan 1 mengeluhkan banyak hal tentang kepling tersebut. Mereka berkali-kali menyampaikan protes secara langsung pada MFP. Alih-alih merespon dengan baik, MFP justru selalu menanggapinya secara arogan.

"Saya tinggal di sini sudah 3 tahun, tapi tak kenal siapa keplingnya. Saya pindahan, tapi enggak pernah dia tanya saya pindahan dari mana. Saya bukan enggak mau lapor juga ke kepling, tapi keplingnya pun enggak tinggal di sini," kata Simanjuntak.

Rizki mengatakan, ia dan rekan-rekannya sesama pedagang selalu dikutip uang Rp 2.000 - Rp 5.000 per hari dengan alasan untuk retribusi sampah. Namun setiap membayar, tidak sekalipun pedagang di Jalan Juanda Lingkungan 1 diberikan karcis retribusi.

"Lantas kami tanya lah baik-baik, uang sampah itu ke mana. Setelah kami tanya begitu, besoknya enggak di angkat lagi sampah kami selama 4 hari, padahal kami cuma bertanya," sebutnya.

Hingga berita ini diturunkan, Camat Medan Kota, Tengku Chairuniza, masih terus dicoba dihubungi untuk memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut.

(JW/CSP)