Menurut Tison, sapaan akrab Cristison, tidak seharusnya tindak kekerasan dilakukan terhadap jurnalis. Sebab, pada Pasal 4 Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 dijelaskan bahwa 'Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara'.

"Jurnalis dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum. Sehingga, jika ada pihak yang berupaya menghambat, atau menghalang-halangi tugas jurnalis, apalagi sampai melakukan tindak penganiayaan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak," kata Tison.

Dia mengatakan, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian harus bisa mengusut dan menangkap pelaku yang menganiaya Beni.

"Apa yang dilakukan para pelaku jelas melanggar konstitusi. Maka dari itu, AJI Medan mendesak agar kasus ini segera diusut hingga tuntas," katanya.

Tison mengatakan, para pelaku penganiaya wartawan bisa dijerat Pasal 18 UU Pers No 40 tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 18 tersebut 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)'.

Kasus penganiayaan terhadap Beni bermula saat dirinya melakukan peliputan di Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Saat itu, ia ingin mengupdate informasi sengketa lahan antara masyarakat di lokasi dengan pihak PTPN II.

Saat mengambil gambar situasi pada Kamis (24/3/2022) pagi, tiba-tiba Beny didatangi sejumlah lelaki. Tak lama berselang, Beny langsung dipukuli. Alat kerja berupa handphone dirampas. Akibat kejadian ini, Beny mengalami luka di bagian bibir, dan kepala. Pascakejadian, Beny turut melapor ke Polresta Deliserdang.

(CSP)