"Manakala moratorium pemekaran dicabut, Tabagsel salah satu daerah yang sangat ideal menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disebut Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) "kata mantan Bupati Tapsel dua priode itu dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Mega Permata Hotel, Kota Padangsidimpuan yang memberikan kata sambutan selaku Ketua Dewan Penasehat KAHMI Tapsel/Penasehat MW KAHMI Sumut, Minggu (24/4) malam.

Dirincikannya, disisi SDA, Tabagsel memiliki potensi yang komplit karena kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan, energy baru terbarukan dan sumber daya mineral diantaranya pertambangan emas, minyak, panas bumi hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru 510 MW (sedang konstruksi) dan PLTA Siborpa Aek Bilah 114 MW serta SDA termasuk dengan garis pantai/laut yang panjang.

Disisi SDM, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang Tabagsel selalu melahirkan putra- putri yang berdidikasi tinggi dikancah nasional dan Internasional.

Sedangkan disisi Administrasi, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Tabagsel awal Januari 2014 dikantor Bupati Tapsel di P.Sidimpuan telah menandatangani kesepakatan dan Peta Tabagsel yang diterbitkan BIG (Badan Informasi Geospasial) yang seterusnya turut ditandatangani Gatot Pujonugroho Gubernur Sumut ketika itu dan Saleh Bangun (Ketua DPRD SUMUT saat itu) serta Pemkab dan DPRD Tapsel telah menyiapkan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Tapsel di P.Sidimpuan dalam bentuk Surat Keputusan untuk perkantoran Propinsi Sumteng, karena sedang akan pindah ke Sipirok termasuk kesiapan masing-masing Pemda se-Tabagsel menyiapkan personil apabila propinsi terbentuk.

"Kita berharap, dalam hal penentuan daerah otonomi baru kedepan, Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak hanya mengedepankan pendekatan Hankam, tapi juga sisi kesejahteraan, " Oleh karena itu kepada seluruh Tokoh Tabagsel dimanapun berada untuk terus kompak berjuang dan khusus untuk Panita Percepatan Pembentukan Propinsi Sumteng saat ini yang berkedudukan di Medan maupun di Jakarta termasuk stakeholders lainnya diharapkan untuk terus mencermati perkembangan Politik yang berhubungan dengan pembentukan DOB itu termasuk mempelajari regulasi yang berlaku saat ini, tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi senior Golkar itu juga memaparkan berbagai kemajuan pembangunan infrastruktur khususnya jalan nasional di Tabagsel.

Paparan itu, mendapatkan apresiasi tinggi dari Mahmud Lubis salah seorang kader PAN yang juga anggota DPRD Tapsel.

Salah satu paparannya terkait pembangunan infrastruktur itu diantaranya, pembangunan ruas koridor Jalan Nasional di Tabagsel, Padang Sidempuan-Tapsel dan Mandailing Natal bakal mulai dikerjakan 2022 dengan metode multi years contract (MYC) atau tahun jamak.

Nilai kontraknya sesuai rilis Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mencapai Rp196.997.333.000. Tapsel sendiri kebagian 24,45 kilometer hotmix sekaligus. Mei 2022 mulai dikerjakan waktunya 18 bulan ke depan setelahnya ditangani secara regular.

Kemudian yang sudah lebih dulu ditangani di Tapsel yaitu Batas Tapteng-Tapsel-Padang Sidempuan dengan Anggaran Rp137 miliar lebih dan sudah dikerjakan sejak Desember 2020 kontraknya selesai tahun ini. Tambah, ruas Jalan Pantai Barat Batang Toru/Rianiate/Aek Rambe - Singkuang/Mandailing Natal (Madina) anggarannya Rp158 miliar dimulai akhir tahun 2021 selesai tahun depan dan tahun ini termasuk yang akan ditangani BPPJN Kementerian PUPR ruas jalan Pal.XI/AekGodang/Gunung Tua - Sp.Kota Pinang dengan pagu anggaran Rp 39 miliar lebih.

Untuk itu diharapkan keluarga besar KAHMI Tapsel, P.Sidimpuan termasuk KAHMI Palas dan Paluta serta stake holders lainnya yang hadir saat itu agar turut mensukseskan Program tersebut, karena dengan suksesnya program nasional tersebut akan menambah kesiapan Tabagsel menjadi Daerah Otonomi Baru Propinsi, ujarnya.

Usulan pembangunan ke tiga koridor Jalan Nasional di Tabagsel tersebut disampaikan Syahrul yang saat itu masih menjabat Bupati Tapsel kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Tahun 2017/2018 silam dan akhirnya ditampung dalam APBN sesuai dengan UU No.20 tanggal 18 Oktober 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 dengan metode multi years contrak (MYC) atau tahun jamak.

(HIH/JG)