Dalam aksi unjuk rasa ini, para pendemo mendesak dan menuntut Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi untuk mencabut izin dua outlet Holywings di Jalan A Rifai dan Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Karena, promosi minuman keras dengan menyematkan nama Muhammad dan Maria sudah melakui hati umat Islam dan Nasari.

"Kita sampaikan pertama kepada bapak Gubernur untuk mencabut izin dari Holywings," kata Pimpinan aksi, Fahrul Hafizh Effendi.

Fahrul mengungkapkan apa dilakukan manejemen Holywings sudah menistakan agama. Sehingga sudah sepantasnya Pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin operasional usaha Holywings di Kota Medan.

"Kedua, Holywings sudah menistakan agama dan memecahkan kerukunan agama di Indonesia. Dengan dasar promosi minuman dengan atasnama Muhammad dan Maria," ungkapnya.

Dengan aksi unjuk rasa, Fahrul berharap Gubernur Sumut melakukan intervensi kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk segara mencabut izin operasional 2 outlet Holywings di Kota Medan.

"Harapan kita mencabut izin Holywings dan bertanggungjawab atas beberapa karyawan tidak bekerja.Kita meminta atensi kepada Bapak Gubernur melanjutkan ke Pemkot Medan untuk menutup Holywings. Tidak ada tawaran menawarkan tutup Holywings," harapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, yang menyapa para pendemo langsung naik ke mobil komando sembari menanggapi tuntutan pendemo meminta untuk mencabut izin Holywings di Medan.

"Kita tepat menerima apa menjadi aspirasi masyarakat dan kita menerima terkait dengan penyampaian mereka Holywings. Hampir semua daerah merespon hal yang sama," ucap Ijeck.

Ijeck mengimbau kepada tempat hiburan malam di Sumatera Utara dan pelaku usaha untuk menjalani usahanya tanpa berbau SARA.

"Kita mengimbau kepada seluruh pengusaha jangan berbau SARA. Silakan berusaha jangan berbau SARA. Tidak terjadi kembali, cukup Holywings dan jangan sampai menjadi perpecahan," sebut Ijeck.

Ijeck meminta kepada Sapma PP untuk bersabar. Biarkan Pemprov Sumut dan Pemkot Medan bekerja terlebih dahulu untuk melakukan upaya menyikapi tuntutan masyarakat terhadap Holywings di Medan.

"Biar kami pemerintah Bekerja dan mengevaluasi, apa selanjutnya. Serahkan kepada pemerintah," kata Ijeck.

Ijeck menjelaskan bahwa soal perizinan usaha tempat hiburan malam berada di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Namun, terkait dengan Holywings, pihaknya akan menyampaikan tuntutan pendemo kepada Pemkot Medan.

"Ini karena kaitan perizinan ada di Kabupaten/ Kota, kita tidak dari provinsi tidak bisa melangkahi kebijakan dari Kabupaten/Kota bekerja dulu. Kita akan lakukan evaluasi bersama," jelas Ijeck.

Untuk merespon tuntutan para pendemo tersebut, Wakil Gubernur Sumut itu, memerintahkan Kepala Satuan Pamong Praja Sumut, Tuahta Saragi untuk menerima perwakilan para pendemo dan mencatat seluruh tuntutan terhadap Holywings untuk ditindaklanjuti bersama Pemkot Medan.

(JW/CSP)