Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Ketua KPU Sumut, Herdensi di Medan, Senin (4/7).

“Semoga dengan data pemilih yang valid atau benar, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa masalah apapun, kita mengharapkan ini,” kata Edy.

Ia juga mengharapkan ada sinergi dari pemerintah kabupaten/kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di masing masing wilayah. Sehingga Pemilu 2024 benar-benar terselenggara dengan aman dan lancar.

“Kita akan koordinasikan dengan kabupaten dan kota, sebab kelancaran ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak atau stakeholder, tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri,” ujar Edy.

Herdensi mengatakan, tujuan MoU tersebut agar Pemprov Sumut dapat memberi dukungan dalam pemutakhiran data pemilih. Karena, data pemilih dari waktu ke waktu pastilah terus berubah.

“Kita (KPU) memang sudah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita sebenarnya butuh dukungan dari Pemprov Sumut, secara khusus kepada Dinas Dukcapil Sumut, karena dalam pemutakhiran data kita butuh akses data kependudukan,” kata Herdensi.

Dengan MoU tersebut KPU dan Pemprov Sumut diharapkan dapat saling bertukar data pemilih dengan data kependudukan.

“Mana yang tidak tercatat dari kedua data itu, kemudian kita akan lakukan verifikasi faktual ke lapangan apakah orangnya masih ada atau meninggal dan lain-lain,” kata Herdensi.

Selain pemutakhiran data, MoU tersebut juga menyangkut tentang peningkatan partisipasi pemilih. Menurut Herdensi, tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Pada tahun 2019 saja angka partisipasi pemilih di Sumut sudah mencapai angka 80 persen.

“Kita berharap support dari Pemprov sehingga nanti pada saat Pemilu 2024 tingkat partisipasi kita ini bisa naik sesuai dengan target nasional,” kata Herdensi.

(JW/CSP)