“Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi Balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022,” kata Edy usai mengikuti rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8).

Diketahui saat ini jumlah Balita stunting di Sumut tercatat 347.437. Menurut Edy, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, di antaranya pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, dan lainnya. Untuk itu, ia sangat mengharapkan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari bupati, Wali Kota, Forkopimda serta tokoh masyarakat.

“Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit, serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus,” ucap Edy.

Sebelumnya, Ma’ruf selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dalam rapat memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah Balita stunting di Indonesia, yang tersebar di 12 provinsi prioritas.

Ia ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 tercapai.

Adapun arahan Wapres kepada kepala daerah yang hadir, pertama meminta agar praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. Karena itu, para Gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya.

Ma’ruf mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi. Agar terus dilakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga. Sinkronikasi tersebut pun harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Ia menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu Ia meminta dilakukannya perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.

Serta kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.

(JW/CSP)