Ketua Walubi Sumut Brilian Moktar, Sekum PGI Sumut Pendeta Dr Eben Siagian dan Ketua Kompak Sumut Iwan Hartono Alam diabadikan bersama di salah satu kawasan di Cemara Asri, Percut Sei Tuan, Deliserdang, Senin (22/8). (Analisadaily/Zulnaidi)
Analisadaily.com, Medan - Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sumut Brilian Moktar SE MM MH dan Sekretaris Persekutuan Gereja (PGI) Wilayah Sumut Pdt Dr Eben Siagian mengharapkan memercayakan penanganan masalah Irjen FS Cs kepada Kapolri. Sebaliknya, masalah tersebut merupakan kesalahan oknum, bukan institusi Polri.
Hal ini disampaikan Brilian Moktar dan Pdt Eben Siagian di Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (22/8) sore.
Kedua tokoh agama tersebut sepakat mendukung segala bentuk kinerja kepolisian khususnya di daerah Sumatera Utara. Jangan sampai permasalahan di pusat mengganggu kinerja aparat di daerah. Masyarakat juga diminta bertindak obyektif jangan kesalahan oknum-oknum kepolisian terus ditimpakan kepada polisi lainnya.
Sebagai mantan anggota DPRD Sumut yang konsen di bidang kepemerintahan, Brilian melihat ada hal di luar jalur sekarang. Soal kasus pembunuhan yang dilakukan Irjen FS dan ajudannya, itu merupakan murni pidana lain. Jadi tidak melibatkan institusi kepolisian secara keseluruhan.
Sebagai Ketua Walubi dia justru mendukung penuh secara moral agar kepolisian daerah Sumatera Utara tetap konsisten menjalan tugas-tugas kepolisian secara menyeluruh. Tidak terganggu dengan isu-isu dan broadcast yang ada di media sosial.
“Tugas polisi itu sangat besar. Penanganan masalah kasus Irjen FS cs, itu bagian dari tugas kecil di kepolisian dan itu juga sudah ditangani secara proporsional dan profesional oleh Kapolri,” tegas Brilian.
Selama ini, katanya, kinerja polisi baik baik saja, khususnya di Sumatera Utara. Banyak hal yang sudah dilakukan pihak kepolisian. Jangan sampai serangan medsos oleh pihak yang tak bertanggungjawab merusak citra kepolisian secara keseluruhan.
“Saya mengajak semua masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mendukung kinerja kepolisian. Kalau untuk pemberantasan narkoba, selama ini sudah baik, bahkan selain polisi juga ada BNN. Begitu juga soal judi. Selama ini Kapolda Sumut dan jajarannya sudah memberantas segala perjudian. Tidak saja ketika kasus Irjen FS ini merebak,” tambahnya.
Dia menyayangkan adanya sikap masyarakat baik di lapangan maupun di media sosial yang membuat seakan-akan kepolisian itu jelek. “Bahkan ada polisi yang mau menilang karena seorang pengendara tak menggunakan helm, diteriaki jangan tilang ibu ini yang tak pakai helm, tangkap Ferdy Sambo. Ini sudah tidak benar lagi. Jangan samakan masalahnya. Kesalahan oknum yang lain jangan ditimpakan kepada polisi lainnya. Hentikan mengejek institusi Polri,” ungkap mantan anggota DPRD Sumut dua periode tersebut.
Brilian menegaskan, Walubi Sumut mendukung kinerja polisi ini agar Sumatera Utara ini aman, tentram dan harmoni. Masyarakat jangan lagi membroadcast hal yang perlu. “Biarkan polisi bekerja sesuai fungsinya.
Soal judi, lanjut Brilian lagi, bila perlu patut juga didiskusikan lagi. Mungkin bisa direlokasi seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura. “Dengan relokasi di pulau tertentu, perjudian bisa terkelola. Kalau ada judi di luar itu, sikat habis,” sebut Brilian mewacanakan hal tersebut.
PGI Sumut
Sementara, Sekretaris Umum (Sekum) PGI Wilayah Sumut, Pendeta Dr Eben Siagian mengaku tidak berani berkomentar soal kasus Irjen FS cs. Namun sebagai tokoh masyarakat, permasalahan itu sudah ditangani secara proporsional dan profesional dengan dibentuknya tim khusus.
Namun, katanya, saat ini masyarakat segala lini dan lintas usia membicarakan hal tersebut. Padahal apa yang diperbincangkan dan pengambilan kesimpulan sendiri belum tentu benar. “Kita ini harus profesional dan proporsional. Profesional, artinya orang yang mempunyai profesi yang menangani. Sementara, masyarakat tidak ada hubungan dengan profesi tersebut. Kemudian, proporsional. Porsi siapa yang menangani hal tersebut, sudah jelas yakni aparat hukum,” sebutnya.
Menurutnya, bukan berarti masyarakat dilarang berbicara dan mengemukakan pendapat. Namun agar masalah ini tidak belunder, biarkan aparat hukum yang menyelesaikannya.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri menyelesaikan masalah ini. Kita harapkan semua dibuka transparan. Yang bersalah, silakan dihukum oknumnya. Tapi bukan Polrinya yang dipersalahkan. Jangan institusinya yang kita hukum. Bagaimana jadinya negara ini tanpa Polri,” sebut tokoh masyarakat Sumut.
Dia mengimbau kepada masyarakat, tidak usah terlalu latah membahas masalah itu. Karena sudah ditangani dengan baik. Serahkan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya dengan baik.
Pendeta yang memang mendukung kinerja Polri di Sumut juga mengharapkan, kepolisian di Sumut untuk menuntaskan memberangus narkoba dan perjudian dan masalah kejahatannya lainnya. “Termasuk juga tokoh masyarakat lintas sektor diharapkan bersama-sama mendukung kepolisian,” ucapnya.
Hal serupa dikatakan Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Kebajikan (Kompak) Sumatera Utara (Kompak Sumut) Iwan Hartono Alam mengharapkan kepolisian segera menyelesaikan permasalahan Irjen FS CS. Dengan begitu, polisi bisa segara kembali fokus untuk tugas lainnya seperti pemberantasan narkoba, segala bentuk judi dan lainnya.
(NAI/JG)