Mereka datang pada saat kepemilikan klub Liga Premier di bawah pengawasan baru sebagai penawar berbaris untuk Manchester United.

Sebuah konsorsium yang dipimpin Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi mengakuisisi Newcastle United pada 2021 setelah jaminan bahwa pemerintah Saudi tidak akan memiliki kendali atas klub timur laut tersebut.

"Upaya yang jelas oleh otoritas Saudi untuk mencuci rekor hak asasi manusia mereka yang mengerikan dengan pesona sepak bola papan atas," kata Amnesty International dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Jumat (31/3).

Seorang anggota keluarga kerajaan Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, memimpin salah satu kelompok yang ingin membeli Manchester United dari keluarga Glazer.

Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap pekerja asing, larangan homoseksualitas, dan pengekangan ekspresi politik.

Liga Premier mengatakan 'acara pendiskualifikasian' baru untuk pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada Peraturan Sanksi Hak Asasi Manusia Global 2020.

Dikatakan ambang batas untuk apa yang merupakan kontrol klub akan diturunkan dari 30 persen menjadi 25 persen dan kepala eksekutif akan dibawa dalam ruang lingkup tes bersama dengan konsep baru "penandatangan yang relevan".

Acara diskualifikasi baru mencakup individu dan/atau perusahaan yang dikenai sanksi pemerintah. Daftar tindak pidana yang mengakibatkan diskualifikasi telah diperluas untuk mencakup kekerasan, korupsi, penipuan, penghindaran pajak, dan kejahatan rasial.

Cakupan ketentuan kebangkrutan juga diperluas untuk memungkinkan liga mengambil tindakan terhadap individu yang "terlibat dalam kebangkrutan sebelumnya dalam situasi yang lebih luas".

Liga Premier menjanjikan kejelasan dan transparansi yang lebih besar, juga memperkenalkan kekuatan baru "untuk menghentikan mereka yang ingin menjadi direktur di mana mereka sedang diselidiki atas perilaku yang akan mengakibatkan peristiwa yang didiskualifikasi jika terbukti".

(CSP)