Suharyanto mengungkap hal tersebut saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Rabu (12/4) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB hadir beserta jajaran pejabat tinggi lainnya membahas pelaksanaan program yang telah dilakukan mencakup capaian penyerapan anggaran dan luaran hingga awal April 2023, dan rencana kerja yang akan dilakukan hingga akhir tahun.

“Kami akan paparkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kedeputian da unit kerja yang ada di BNPB, serta capaian anggaran kita,” kata Suharyanto.

“Sebagai informasi, hingga 12 April 2023 jumlah kejadian bencana yang terjadi mencappai 835 kejadian dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ujar Suharyanto membuka penjelasan.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa BNPB masih dipercaya sebagai koordinator penanganan Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Terkait penanganan Covid dan PMK, meskipun situasi relatif terkendali, Satgas Covid dan PMK masih ada dan digabung menjadi satu dengan masa tugas hingga akhir Juni 2023,” ujar Suharyanto yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 dan PMK.

Suharyanto mengatakan, BNPB juga diminta secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan penggantian bagi sawah masyarakat yang gagal panen akibat bencana banjir pada tri wulan pertama 2023.

“BNPB mendapat tugas dari bapak Presiden, untuk mengganti sawah petani yang gagal panen akibat sawahnya terendam banjir. Penggantian yang dimaksud adalah biaya produksi, sehingga diharapkan petani dapat memulai lagi produksi di musim berikutnya,” tuturnya.

Dirinya menegaskan, yang mendapat penggantian biaya produksi hanya sawah yang gagal panen akibat bencana banjir. “Yang diganti ialah yang terendam banjir, bukan puso karena hama atau lainnya,” tegas Suharyanto.

Kini BNPB sedang menyusun perencanaan, melakukan sosialisasi dan pendataan petani yang sawahnya rusak akibat terendam banjir ke masing-masing provinsi terdampak.

(REL/RZD)