Pernyataan tersebut disampaikan Afandin saat mendengarkan serta memberi tanggapan presentasi rencana pembangunan Dermaga Umum Pelabuhan Pangkalan Susu bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu, di ruang rapat, Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (7/6).

Dalam kunjungannya Ka. Ksop Pangkalan Susu, Merdi Loi menyampaikan paparannya terkait dengan akan didirikan pelabuhan umum di Kecamatan Pangkalan Susu, di depan Plt Bupati Langkat dan para Kepala Perangkat Daerah terkait yang mendukung terlaksananya pembangunan dermaga tersebut.

Bahwa dasar hukum terkait dengan lahirnya Dermaga umum ada dalam undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang pelabuhan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran dan ada dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2021 tentang Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan di Pangkalan Susu tidak mempunyai dermaga umum, hanya ada dermaga TUKS milik Pertamina dan PLN saja, namun pelabuhan umum yang akan dibuat belum mempunyai lahan jadi yang mau diusulkan adalah peralihan aset milik pertamina kepada Pemda untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

Pengalihan aset ini, sebut dia, berdasarkan hukum serta ada regulasinya sesuai dengan Permenhub nomor PM 52 tahun 2021 tentang Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dapat diserahkan kepada pemerintah dengan peralihan aset.

"Ini sudah kita suratin Pertamina dan mohon nanti kepada bapak untuk bisa mendukung dalam hal ini seperti yang kami laporkan tadi, bahwa sampai sekarang belum ada lahan dermaga umum Pangkalan Susu," ujarnya.

Afandin dalam pertemuan itu menyampaikan tanggapannya dimana pengembangan Kabupaten Langkat secara umum ini merupakan pekerjaan berat tapi harus dimulai.

"Saya tertarik dengan konsep yang bapak sampaikan di pertemuan awal kita kemarin, maka saya minta ini dalam bentuk paparan bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar aset eks Japex bisa beralih menjadi aset Pemda," ujar Afandin.

Ini menjadi mimpinya, agar ada pelabuhan umum di Langkat. Proses ini diawali mulai tahun 2016 lewat DPRD, kemudian terjawab sudah hari ini punya peluang untuk itu.

"Saya pikir langkah awal nanti kita sinergikan dengan Kementerian Perhubungan, kemudian karena ini terkait tentang pelabuhan umum yang akan di buat," ungkapnya.

Kini kesempatan untuk bisa membuat pelabuhan umum di sini, karena menjadi perbatasan laut Langkat dengan Aceh, dan ini juga banyak alasan yang bisa dijadikan argumentasi untuk membangun pelabuhan.

"Saya pikir apa yang diperlukan nanti ke mana kita harus masuk karena ini asetnya BUMN dan punya jalur khusus di sana. Administrasi-administrasi yang diperlukan nanti mungkin dapat berkoordinasi ke pertaminanya dulu. Untuk fokuskan karena itu perlu, kalau nggak tembus kita cuman khayalan, kalau itu sudah oke nanti tinggal diatur pertemuannya kapan, bersama kita berangkat ke Jakarta," sebutnya.

Kepala Bappeda Langkat, Rina Wahyuni, menyampaikan perencanaan membuat pelabuhan sinergi sekali dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Langkat yang juga ingin membuat kawasan industri. Artinya pelabuhan tidak akan beroperasional kalaulah tidak ada penampungan dan ada Kawasan Industri.

“Hari Ini yang bapak sampaikan, juga sesuai dengan perencanaan nasional yang disampaikan oleh Pak Presiden, jadi memang ini nanti akhirnya diperlukan pelabuhan untuk bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yang ada di Kabupaten Langkat, dan daerah-daerah sekitarnya yang menjadi perencanaan,” ucapnya.

"Kita lebih kepada fokus ke perencanaan dasar dan tujuan kita peruntukannya tadi, kemudian hal-hal lainnya ini kan juga mendukung kalau di Pangkalan Susu itu masih status jalan kabupaten perlu juga ditingkatkan menjadi jalan nasional, apabila ini sudah menjadi program prioritas perencanaan nasional rencana induk perencanaan Pelabuhan nasional ini, akan didukung semua seperti di Kuala Tanjung, jadi semua status jalan ini semua dipersiapkan oleh pusat," pungkasnya.

(HPG/RZD)