Sertifikat sebagai tanda bukti tanah wakaf atas bangunan Musala Ubudiyah tersebut langsung diserahkan Kepala Kantor BPN Sergai, Roni LP Sitanggang, didampingi Kasi Insfrastruktur Pertanahan, Marsel Huda, kepada Dahril Asmy didampingi Baharuddin, Zainal Abidin, dan Idris selaku kenaziran di Kantor BPN Sergai, di Sei Rampah, Rabu (4/10).

Usai penyerahan sertifikat tersebut, Roni Sitanggang meminta kepada kenaziran musala untuk menyampaikan kepada masyarakat atau pengurus rumah ibadah, untuk dapat mengurus atau membuat sertifikat tanah rumah-rumah ibadah sebagai tanda kepemilikan yang punya legalitas atau kepastian hukum terhadap tanah dimaksud.

Dijelaskan Roni, dalam pembuatan sertifikat tanah untuk bangunan rumah ibadah tanpa dipungut biaya alias gratis, karena pengurusannya dimasukan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggatan 2023.

"Dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf untuk bangunan rumah ibadah tanpa dipungut biaya alias gratis, dengan ketentuan berkas atau suratnya lengkap dan silang sengketa," ucapnya.

Menurut Roni, pada tahun anggaran 2023 ini Kantor BPN Sergai ada 3.000 penetapan lokasi PTSL untuk 53 desa di 10 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sergai.

Ketua Badan Kesejahteraan Musala (BKM) Ubudiyah, Dahril Asmy, didampingi Sekretaris, Idris, dan Bendahara, Zainal Abidin, mengatakan, setelah siapnya sertifikat tanah musala, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan warga setempat, untuk membicarakan rencana perenovasian musala. Sebab, kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, terutana saat banjir.

"Kita akan renovasi musala tersebut, mengingat kondisi jauh rendah dari pasar, sehingga saat air banjir musala tidak bisa difungsikan sebagaiman mestinya," ucap Dahril.

(BAH/RZD)