Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis bersama Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Hikmah Fitria, Kabid Riset dan Inovasi Bappelitbang Sumut, Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar, dan Kadin Sumut dan moderator (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Dibutuhkan pendidikan vokasi yang melahirkan kompetensi untuk mengatasi besarnya angka pengangguran di Sumatera Utara yang mencapai 413 ribu orang. Karena, berdasarkan hasil indentifikasi, besarnya angka pengangguran disebabkan angkatan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.
"Hal ini karena kompetensinya rendah," papar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Ir Abdul Haris Lubis MSi dalam "Diskusi Sinergi dalam Pelaksanaan Ekosistem Kemitraan" yang dimoderatori Pemimpin Redaksi (Pemred) Harian Analisa, War Djamil SH di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Rabu (1/11).
Narasumber lain dalam diskusi yang merupakan kick off "Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Sumut 2023" tersebut, yakni Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Dr Miftah Farid STP MSE diwakili Hikmah Fitria, Kepala Bappelitbang Provsu diwakili Kabid Riset dan Inovasi Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar SS SEAk dan Kadin Sumut.
Karena itu pula, lanjut Abdul Haris, kegiatan ini penting guna mengantisipasi permasalahan tersebut.
Penyebab lain atas tingginya pengangguran, ungkapnya, adalah perluasan kesempatan berusaha belum optimal. "Karena kita barusan saja lepas dari pandemi Covid-19 yang menumbangkan sejumlah usaha. Hari ini mereka mulai bangkit namun belum membuka seluasnya peluang kerja," paparnya.
Meski angka pengangguran yang mencapai 413 ribu orang atau sekitar 6,24 persen itu cukup besar, namun menurut Abdul Haris jumlah menurun dibandingkan pada Agustus 2022 472 ribu atau sekitar 6,16 persen.
Sementara, struktur ketenagakerjaan di Sumut, penduduk usia kerja 11,15 juta orang, angkatan kerja 7,87 juta orang, naik 136 ribu orang dan yang bekerja 7,46 juta yaitu 42,38 persen bekerja formal dan 57,62 persen informal.
Kadisnaker Sumut ini mengatakan, ke depan, pihaknya akan membangun kompetensi kepada pengangguran agar bisa berwirausaha, meningkatkan kompetensi usaha kerja dan memberikan informasi pasar kerja.
Penguatan ekosistem
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Uuf Braja Widagda ST MT PhD kepada wartawan mengutarakan, 'kick off' "Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Sumut 2023" merupakan program penguatan ekosistem kemitraan dan desain besar (grand design) pengembangan inovasi di daerah/wilayah dalam kurun waktu tiga tahun mengacu pada potensi dan keunggulan, serta agenda prioritas pembangunan daerah. Program ini hasil kerja sama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek dengan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, industri, maupun satuan pendidikan vokasi di setiap daerah.
Sedangkan Direktur Polmed Dr Ir Idham Kamil ST MT mengutarakan, Sumut melalui Politeknik Negeri Medan yang berkolaborasi bersama tiga lembaga pendidikan tinggi vokasi lainnya yaitu Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU), Wilmar Bisnis Indonesia, dan AMIK Polibisnis membentuk konsorsium untuk dapat merealisasikan "grand design" ini secara bersama-sama.
Tujuan yang ingin dicapai dalam keterlibatan program ini adalah untuk membentuk dan mengembangkan klaster inovasi di Sumut demi tercapainya ekosistem kemitraan ang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti pemda, industri, UMKM, Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan tenaga kerja yang unggul dan kompeten sesuai kebutuhan pengguna.
"Sebagai langkah awal atau permulaan yang penting untuk memulai, merencanakan keterlibatan para stakeholders pada program ini, maka dinilai perlu untuk melaksanakan kegiatan kick off Program Penguatan Ekosistem Kemitraan di Sumut. Dengan terlaksananya kick off ini, diharapkan pendidikan vokasi dapat berdiskusi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan, utamanya pemda, untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan serta potensi daerah," paparnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan yang menegaskan pemerintah selama ini mendukung pendidikan vokasi di mana pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 68/2022.
(GAS/CSP)