Demikian Wakil Ketua Umum III Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Kadin Sumut Syamsuddin Waruwu atau yang akrap disapa Ucok Kardon saat menyuarakan kekecewaannya kepada Analisa, Minggu (3/12).

Menurut Ucok Kardon, banyak proyek infrastruktur saat ini terkesan asal-asalan dan mengabaikan aspek kepentingan umum.

"Seharusnya ini menjadi tanggung jawab para akademisi untuk memberikan kritik konstruktif kepada Pemerintah Daerah," ujarnya.

Ia menilai peran akademisi krusial dalam memberikan masukan untuk pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Masukan dari universitas biasanya hasil dari kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari teknis hingga sosial dan ekonomi," tambahnya.

Namun, Ucok Kardon menyayangkan minimnya kontribusi akademisi dalam mengkritisi fenomena negatif pembangunan infrastruktur.

Ia menegaskan, para akademisi seharusnya terlibat aktif dalam memastikan pembangunan tersebut memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ucok Kardon menyoroti kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan indikator yang terukur untuk clean and good governance.

"Hari ini, kita lihat di Sumatera Utara, perguruan tinggi seakan enggan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Ia menegaskan jika para akademisi memberikan masukan, kegagalan proyek dapat diantisipasi. "Namun ini kita lihat sendiri, para akademisi ini diam. Tidak ada suaranya," ungkapnya.

Ucok Kardon menekankan keterlibatan aktif para akademisi bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan kualitas program infrastruktur di Sumatera Utara dan secara luas, di Indonesia.

"Kaum intelektual universitas ikut berperan langsung dalam proses pembangunan infrastruktur akan membuat program tersebut lebih berkualitas dan lebih baik dari semua sisi," pungkasnya.

Sekretaris Tim Task Force Jasa Konstruksi Kadin Sumut Josua Fereira Pangaribuan mengatakan bahwa belakangan fokus perguruan tinggi dqn akademisi di Sumut justru hanya dalam bidang politik, ia menambahkan bahwa perguruan tinggi dan akademisi merupakan bagian dari masyrakat jasa konstruksi yang juga memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial.

"Apa sekarang para pakar dari universitas tidak melihat carut marut nya infrastruktur di sumut ini, atau sudah melihat carut marut dunia infrastruktur ini tapi tidak berani berkomentar, kenapa? Apakah takut karirnya akan terancam," katanya.

Josua Fereira Pangaribuan juga menyerukan agar para kaum intelektual sudah saatnya bersama-sama bersuara dalam bidang infrastruktur di Sumut karena mengingat kondisinya sedang tidak baik-baik saja.

(BR)