Protes tersebut disampaikan Roni Prima Panggabean menjawab sejumlah wartawan perihal dana PEN yang diperoleh dengan cara hutang namun tak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salah satu temuan Roni Prima Panggabean dan tim lapangan adalah pembangunan jamban atau WC menggunakan dana PEN di sekolah Desa Tapian Nauli, Taput.

Ironisnya, salah satu temuan dana PEN yang diperoleh dari cara hutang itu dipergunakan untuk membangun jamban di Kabupaten Taput, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Fakta pertama, bahwa dana PEN adalah dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang diperoleh dengan cara berhutan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam hal ini, bahwa dana PEN seharusnya digunakan untuk sektor-sektor yang terdampak akibat pandemi covid demi pemulihan dan peningkatan Ekonomi," tegas Roni Prima Panggabean, Senin (1/4).

Contohnya, lanjut dijelaskan Advokat yang juga aktivis antikorupsi ini menjelaskan, dana PEN itu seharusnya dipergunakan untuk pemulihan eknomi sektor pariwisata, pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor produktif lainnya.

"Kemudian, bagaimana bisa pemerintah daerah mengatasi atau memulihkan ekonomi terdampak covid dengan membangun Jamban/WC di sekolah yang sudah ada juga jambannya. Apa korelasinya. Ini kan aneh," jelas Roni.

Fakta kedua, Roni menegaskan, pembanguanan WC dengan cara hutang oleh penanggungjawab anggaran yakni, Dinas Pendidikan Kabupaten Taput di sekolah yang sudah ada jambannya tertulis secara terang benderang di papan proyek.

"Artinya, apakah dengan membangun jamban di Sekolah Dasar ekonomi masyarakat yang terpuruk bisa teratasi ? Lagi pula, kenapa harus membangun WC atau jamban, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Harus berhutang ? Sementara para petani masih menjerit dengan kenaikan harga pupuk yang tidak dapat teratasi," tegas Roni.

Karena itu, Roni Prima Panggabean meminta secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Taput untuk transparan dalam penggunaan dana PEN.

"Sehingga, dana PEN yang diperoleh dengan cara berhutang itu tepat sasaran untuk sektor produktif. Karena, jika membangun yang ada di lingkungan sekolah, itu tugasnya sekolah dan sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Roni, ia berharap aparat berwenang dapat mengusut tuntas kebobrokan-kebobrokan terkait penggunaan dana PEN di Taput.

"Sampai hari ini, saya sangat yakin dan percaya kepada aparat penegak hukum bisa tegak lurus dalam menangani persoalan ini. Maka, biarlah instansi yang berwenang baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian tersebut yang bekerja," kata Roni.

Kemudian, kata Roni, sepengetahuannya, tak pernah ada korelasi atau hubungan dari membangun jamban bisa memulihkan ekonomi rakyat.

"Selama saya bersekolah, bekerja, atau bertemu dengan ahli keuangan di Indonesia ini, saya belum pernah menemukan bahwa membangun WC atau jamban di sekolah adalah cara untuk pemulihan ekonomi," pungkas pegiat antikorupsi yang pernah membongkar dan menyeret Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke meja hijau atas kasus dugaan korupsi dana pensiun pegawai BUMN.

(JW/RZD)