Hal itu disampaikan komisioner KPU, Asih Firmansyah Solin, di Sidikalang, Senin (27/5). Asih menyebut, verifikasi administrasi menyesuaikan dan membandingkan surat dukungan warga melalui sistem informasi pencalonan dengan bukti dukung berupa KTP dan lainnya.

“Contohnya, kalau warga dimaksud ternyata bekerja sebagai PNS atau TNI-Polri sesuai KTP, maka dukungan dimaksud masuk kategori ‘tidak memenuhi syarat’ atau TSM. Tidak boleh ASN memberi dukungan,” kata Asih.

Penjelasan Asih, agenda dimaksud ditangani langsung oleh KPU dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kalau verifikasi administrasi dinilai telah memenuhi syarat, maka lanjut ke verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu diserahkan ke PPK hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

Jumlah dukungan yang diverifikasi berada di angka 53.160 file. Besaran tersebut bersumber dari pasangan balon Bupati/Wakil Bupati Jogi PNSM Tambunan-Anwar Sani sebanyak 27.307 dukungan dan Rimso Sinaga-Barita Sihite 25.853 dukungan.

“KPU bekerja secara profesional dan bersikap netral dalam menjalankan tugas. Semua rangkaian berjalan harus sesuai aturan. Itu penting guna mewujudkan pilkada damai dan bermartabat,” tandas Asih.

Rimso mengaku siap mengikuti verifikasi. Menurutnya, masyarakat memberi dukungan secara sukarela. Relawan door to door menemui penduduk.

“Pengumpulan dukungan diintensifkan selama 6 bulan dibantu 600 personel,” ujar Rimso.

Pengusaha ini optimis lulus dalam verifikasi guna mengikuti Pilkada.

(SSR/RZD)