Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada publik.

"Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya," tegas Presiden Jokowi.

Presiden berharap, hadirnya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Stop!," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut 15 kementerian dan instansi pemerintah telah menyatakan komitmennya mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada perencanaan jangka pendek di tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas, salah satunya layanan BPJS ketenagakerjaan.

"Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi," ujar Azwar.

Sementara itu usai melakukan penandatanganan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyuguhkan kemudahan layanan bagi masyarakat, khususnya pekerja di seluruh Indonesia. Pihaknya menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga tengah fokus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi kepada peserta (customer centric) melalui simplifikasi prosedur serta peningkatan keamanan data peserta.

Anggoro menyebut aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 20 juta pengguna, sangat tepat jika dikolaborasikan dengan INA Digital.

"Kami bersama 14 kementerian lembaga negara lainnya, berkomitmen bersama Presiden Jokowi dalam kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dan peluncuran GovTech Indonesia. Dengan semangat membangun infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, kedepannya setiap layanan masyarakat akan terintegrasi di dalam aplikasi INA Digital, termasuk layanan pada Jamsostek Mobile," ungkap Anggoro.

Di kesempatan terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto, menambahkan bahwa diluncurkannya INA Digital ini sejalan dengan visi BPJS Ketenagakerjaan. Kita berharap kolaborasi yang tebangun dapat mendorong pekerja Indonesia untuk lebih cepat dan mudah mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan dimanapun dan kapanpun.

"Program ini sejalan dengan visi BPJS Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan jaminan social ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia, di mana kami memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Maka dari itu kami juga mengajak seluruh masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mengunduh dan menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) agar terus bisa mendapatkan informasi terkini program BPJS Ketenagakerjaan, maupun untuk melakukan pengecekan saldo JHT, sampai melakukan klaim Jaminan Hari Tua langsung melalui aplikasi JMO," pungkas Jefri.

(JW/RZD)