Kegiatan dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Agung Krisna, yang dalam sambutannya menyampaikan, Perseroan Perorangan merupakan suatu terobosan pada kluster kemudahan berusaha dengan mengakomodasi pengaturan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMK dan memiliki berbagai kelebihan.

Beberapa kelebihan tersebut, yaitu pemegang saham memiliki batas tanggung jawab tergantung dari besar kecilnya saham yang dimiliki, sepanjang pengelolaan perseroan dilakukan dengan prinsip fiduciary duty; Nama perseroan perorangan yang dilindungi oleh undang undang, tidak dapat dipakai oleh perseroan lainnya.

Kemudian lebih memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam; Pengelolaan lebih profesional dan lebih mudah dalam mendapatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan; dan dengan bentuk badan hukum perseroan, diharapkan bisa membuka serta mendorong para pelaku usaha untuk memasuki pasar ekspor.

Lebih lanjut Alex menjelaskan, terobosan yang dilakukan melalui Perseroan Perorangan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelaku usaha, sehingga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dapat diakselerasi dengan baik oleh pelaku usaha. Salah satu peningkatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan inkubasi kepada pelaku usaha mikro kecil.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka piloting dan inkubasi bagi para pelaku usaha perseroan perorangan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pelaku usaha Perseroan Perorangan dan pembekalan untuk mengurai tantangan dan hambatan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha Perseroan Perorangan,” tutup Alex.

Santun Siregar selaku Direktur Badan Usaha pada Ditjen AHU, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perseroan Perorangan dimulai dari adanya Undang-undang Cipta Kerja, dalam rangka mendorong dalam berusaha, sehingga dipermudah syarat-syarat untuk memulai usaha yang berbadan hukum.

“Untuk kemajuan bisnis UMK dan keberhasilan Perseroan Perorangan ini, perlu adanya kolaborasi dan sinergitas lintas pemerintah, selah satunya melalui kegiatan ini sehingga dapat sebagai pendorong dan penguat para pelaku UMK di daerahnya,” ucap Santun Siregar.

Kegiatan ini mengundang 5 narasumber yang berasal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan materi Pencatatan Keuangan UMKM Secara Digital melalui SIAPIK. Narasumber kedua dari Bank Negara Indonesia 46 Medan dengan materi Dukungan BNI bagi Wirausaha Baru, narasumber ketiga dari Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Utara I dengan materi Perseroan Perorangan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2021) Menurut Ketentuan Perpajakan.

Selanjutnya, narasumber keempat dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara dengan materi “Potensi Pasar bagi Perseroan Perorangan”, dan narasumber terakhir dari Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan materi “Digital Marketing”.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deliserdang Adela Sari Lubis, dengan peserta berasal dari pelaku UMK daerah Kabupaten Deliserdang.

(REL/RZD)