Taufan Eko Nugroho Rotorosiko hadir di Medan dalam acara forum silaturrahmi Kadin se-Sumatera dan rapat pimpinan provinsi Kadin Sumatera Utara di Adimulia Hotel, Senin (25/11/2024).

Sebelumnya Anindya Bakrie melalui videotron yang ditayangkan di acara menyatakan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung karena memang harus mendampingi Prabowo Subianto berkunjung ke lima negara termasuk China, AS, Peru, Brazil dan Inggris.

Taufan Eko Nugroho mengatakan kenapa peran pengusaha di era Prabowo akan lebih besar. Itu bisa dilihat dari asta cita atau misi yang diusung presiden, katanya. Dia lalu menayangkan slide asta cita Prabowo Subianto saat kampanye dulu. Menurut Taufan dari delapan cita-cita Prabowo-Gibran menuju Indonesia emas maka lima diantaranya adalah berhubungan dengan pengusaha.

“Lima tahun ke depan adalah eranya pengusaha. Untuk mensukseskan cita-cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang mengusung pertumbuhan ekonomi delapan persen maka pengusaha harus dilibatkan,” jelasnya.

Menurut dia, Indonesia saat ini sudah berada di upper middle income atau negara berpenghasilan menengah ke atas. “Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Indonesia dari jebakan lower middle income. Dulu pendapatan per kapita kita 1.000 dolar AS per kapita per orang. Sekarang sudah mencapai 4.000 sampai 4.500 dolar AS per kapita per orang tahun 2023 sudah mencapai 4.900 dolar AS, targetnya tentu saja kita harus mencapai angka 16.000 dolar AS per kapita per orang,” jelasnya.

Dalam grafik yang ditampilkan Taufan melalui infocus terlihat klasifikasi Indonesia masih berada di warna hijau muda. “Kita harus sampai ke hijau tua (pekat) seperti Korea Selatan, China juga Jepang. Mereka itu hijau pekat pendapatan per kapitanya. Nah dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun kita bisa mencapainya dalam kurun waktu lima tahun. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita tujuh persen saja per tahun target itu baru akan tercapai delapan tahun kemudian,” jelasnya.

Itulah sebabnya, menurut dia, pengusaha harus punya peran besar dalam perekonomian. Termasuk pemerintah pusat dan daerah memang harus melibatkan pengusaha dalam perekonomian, karena, kata dia, APBN dan APBD itu hanya mampu 20 persen mendorong perekonomian.

“Sisanya itu didorong pengusaha. Mereka yang berbisnis dan memahami kondisi. Tapi saya pesan satu, pengusaha itu harus punya komitmen dan bisa dipercaya. Nah kami di Kadin Indonesia menanamkan agar pengusaha itu memiliki komitmen dan bisa dipercaya,” kata dia.

Kemudian pengusaha juga harus terus berkiprah, kalau misalnya punya rencana 10 kemudian hanya dua yang berhasil maka harus tetap berusaha untuk bisa bangkit, tegasnya.

Sementara Firsal Dida Mutyara, Ketua Kadin Sumut, yang memberikan sambutan singkat menyatakan bahwa dia sudah dua tahun mengurus Kadin Sumut. Tentu untuk mendorong organisasi ini mereka sudah masuk ke dalam berbagai program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Termasuk misalnya dalam North Sumatera Investment untuk mendorong investasi daerah, kemudian sinkronisasi dunia usaha dan dunia industri lewat program vokasi, kemudian berusaha membangun ekosistem agar pendidikan di Sumut bisa lebih baik. “Banyak lagi yang lain termasuk memperhatikan UMKM. Namun pada prinsipnya kita faham peran pengusaha di daerah ini harus lebih ditingkatkan,”jelasnya.

Dari atas podium, Firsal menjelaskan untuk membangun Sumut memang butuh investasi sangat besar. “Kita sempat iri dengan provinsi sebelah karena investasi mereka di atas kita. Angka nya 100 persen diatas capaian kita dan mereka 80 persen itu investasinya di hilir.”

Uniknya lagi, investor di provinsi sebelah itu datangnya dari Sumut, kata Firsal. “Jadi memang harus kita cari solusi bersama bagaimana agar investasi mereka bisa di sini. Atau kita cari rahasianya kenapa orang Sumut tertarik investasi di sana. Sehingga kelak penanaman modal kita tumbuh lebih besar lagi,” jelas Firsal Mutyara.

Acara forum silaturahmi Kadin se-Sumatera dan Rapimprov Kadin itu menjadi ajang dialog sesama pengusaha dan para pebisnis dengan pemerintah daerah. Selain dihadiri Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara yang menjadi tuan rumah, hadir juga Sekda Provsu Arief S Trinugroho, Walikota Medan M Bobby Nasution, Wakil Ketua Kadin Indonesia membawahi Sumatera Ivan Iskandar Batubara, Ketua Kadin Aceh, Ketua Kadin Lampung, Ketua Kadin Sumbar, Ketua Kadin Kepri dan pengurus lainnya.

Terlihat pula Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumut Irfan Mutyara, Ketua HIPMI Akbar Buchari yang sedang berulangtahun, para Konsul Jenderal yang ada di Medan serta ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Sumut ditambah anggota kehormatan Kadin dari berbagai organisasi.

Di sesi dialog Ivan Iskandar Batubara menyatakan bahwa ada tiga tantangan Sumut yang harus diselesaikan. Pertama egosentris antar daerah, SDM dan ketersediaan industri downstream dan minimnya minat gen-z menjadi petani. Dia mengatakan bahwa kontribusi Sumut terhadap ekonomi di Pulau Sumatera harusnya yang tertinggi. “Bahkan untuk Indonesia pun kontribusi kita harus lebih besar. Mumpung di sini ada pejabat pemerintah harus kita sampaikan bahwa selama ini kontribusi pengusaha cukup dominan.”

Ivan Iskandar mengatakan selayaknya peran pengusaha harus diperhatikan dan dilibatkan dalam pembangunan. “Sebab APBD di masing-masing daerah tidak akan mampu memaksimalkan kemajuan ekonomi tanpa ditopang pengusaha. Maka tugas kita yang utama juga termasuk menghilangkan egosentrisme tadi,” jelasnya.

Sekda Provsu Arief Trinugroho mengatakan untuk memajukan Sumut perlu melibatkan pengusaha. “Tidak saja di sektor investasi misalnya, kita juga butuh pengusaha turut mewujudkan ketahanan pangan di daerah ini,” katanya. Jika dilihat dari cerminan pertumbuhan ekonomi, maka Sumut itu sepanjang tahun lalu sudah tumbuh di atas nasional.

Sementara inflasi di Sumut juga cukup terkendali. “Hanya saja memang tiga bulan terakhir kita sempat juga mengalami deflasi. Intinya adalah bagaimana nanti proses investasi sebagai sarana membangun Sumatera Utara, kemudian diiringi program ketahanan pangan, diharapkan mampu membawa daerah ini menjadi lebih kuat dibanding provinsi lain,” tegasnya.

Walikota Medan M Bobby Afif Nasution mengatakan ketahanan pangan memang harus lebih tangguh. “Kalau bicara ketahanan pangan ini kita harus dapatkan sumbernya. Apalagi Medan ini sebagai ibukota provinsi merupakan kota yang sangat kuat pengaruhnya terhadap inflasi. Kita itu 60 persen penyumbang inflasi terhadap sumut. Maka kalau volatile food mengalami kenaikan dipastikan Sumut akan terpengaruh, katanya.

Menurutnya, Pemko pernah melakukan kerjasama untuk mendorong ketahanan pangan dengan dua daerah lain. “Ada dua kerjasama yang kita lakukan. Tapi malangnya dua-duanya nipuin kita. Harusnya kontrak berlaku secara berkelanjutan, tapi oleh daerah penghasil barang ketika harga mereka naik di pasar tak mau lagi menjual ke Pemko Medan. Ini sulit kalau kondisinya begini padahal sudah ada MoU,” jelasnya.

Dia juga menyatakan terkait upaya ketahanan pangan untuk kecukupan sayur di pasar, Pemko Medan pernah menampung stok yang cukup besar tapi kemudian karena coldstorage tak memadai akhirnya busuk. “Itulah sebabnya memang saya kira kita tidak bisa kerjasama dengan pemerintah saja tapi harus langsung dengan pengusahanya,” kata dia.

“Jika kerjasama dengan pengusaha tentu akan ada komitmen yang dibangun. Termasuk misalnya jika kontrak pertanian ada pembahasan soal pasca panen. Menyiapkan program-program perekonomian dengan melibatkan swasta. Saya setuju bahwa APBD itu hanya mentrigger 20 persen pembangunan di daerah. Jadi peran swasta harus aktif,” kata Nobby Nasution.

Dia menambahkan untuk investasi ke depan yang masuk Medan dan Sumut harus memperhatikan sarana pendukung. Tidak mungkin misalnya membangun pabrik tapi infrastruktur tak tersedia. “Katakanlah misalnya di Sei Mangkei ada proyek investasi, selayaknya harus kita libatkan asosiasi pengusaha perumahan untuk menyiapkan hunian pekerja,” jelasnya.

Acara forum silaturahmi tersebut kemudian usai ditandai pemberian cindera mata kepada narasumber yang hadir dalam forum silaturahmi tersebut dan diakhiri dengan foto bersama.

(NS/BR)