“Saya mengubah ekspektasi yang lebih optimis seiring dengan kebijakan pemerintah yang merubah kebijakan PPN. Di mana PPN sebesar 12% hanya diperuntukkan pada barang mewah, yang tidak akan memicu tekanan daya beli masyarakat secara umum,” kata Gunawan, Kamis (2/1).

Namun, sebut Gunawan, di tahun 2025 ekonomi Sumut tidak akan mampu mengandalkan belanja pemerintah daerah (APBD) sebagai motor penggerak ekonomi.

“Karena saya menilai akan ada lebih banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengalami defisit APBD, seiring dengan melemahnya pendapatan daerah serta realisasi belanja yang akan lebih tinggi dari pendapatan,” sebutnya.

Tetapi, sambungnya, belanja pemerintah dalam menggelontorkan anggaran perlindungan sosial akan mampu menjaga pengeluaran rumah tangga. Dan program ini akan mengikuti pola kebijakan pemerintah pusat yang akan didistribusikan di daerah.

“Dan kebijakan ini akan banyak menyelamatkan belanja masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.

Gunawan menilai, sektor usaha yang akan menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, berikut subsektor lainnya seperti peternakan dan perkebunan.

“Disusul kemudian industri pengolahan. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan berpeluang untuk stagnan di tahun ini,” ucapnya.

Kalau dilihat dari sisi pengeluaran, maka ekspor masih berpeluang mengalami tekanan. Karena sangat bergantung kepada kinerja ekonomi Negara lain yang menjadi mitra dagang Sumut.

“Dan situasinya masih tidak menentu dikarenakan adanya ancaman perang dagang jilid II, ditambah dengan tensi geopolitik yang kian memburuk,” Gunawan memerkirakan.

Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan juga berpeluang untuk berubah dikuartal pertama tahun 2025. Karena pelaku eknomi juga tengah menanti kebijakan apa yang akan diambil oleh Presdien terpilih AS nantinya setelah dilantik 20 januari mendatang. Ada tantangan berat jika tensi geoekonomi maupun politik memanas.

Untuk itu, pemerintah daerah harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya. Salah satu caranya adalah bersinergi dengan Bank Daerah dalam hal ini Bank Sumut, untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan.

“Dan kebijakan pemerintah daerah tingkat II bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi, sehingga bisa menekan penggunaan anggaran dan lebih optimal dalam mencapai target pembangunan,” pungkasnya.

(RZD/RZD)