Analisadaily.com, Medan - Workshop Internasional Jurnalisme Perdamaian yang diselenggarakan oleh Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL) digelar secara daring pada 18 April 2026, dengan menghadirkan sekitar 220 jurnalis dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengusung tema “Reporting Solutions in the Age of News Avoidance: Strengthening Audience Agency through Media-Civil Peace Collaboration,” kegiatan ini membahas peran jurnalisme dalam menghadapi fenomena penghindaran berita, mereduksi konflik, serta mendorong perdamaian.
Workshop ini menampilkan presentasi dari tiga jurnalis yang berkontribusi dalam Volume 4 Journal HWPL Peace Journalism Studies. Mereka menekankan pentingnya jurnalisme berbasis solusi, yang tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga menawarkan jalan keluar atas konflik serta menghadirkan harapan.
Jurnalis dari tim redaksi Indepthnews.id, Indonesia, Achmad Yani, memaparkan riset berjudul “The Role of International Media Narratives in the De-escalation of the Thailand–Cambodia Conflict.” Ia menyoroti bahwa cara media membingkai konflik sangat memengaruhi persepsi publik.
Berdasarkan analisis terhadap 19 artikel dari sejumlah media global, sekitar 64 persen pemberitaan berfokus pada bentrokan militer dan ketegangan politik, sementara pengalaman lebih dari 200.000 warga sipil yang mengungsi hampir tidak mendapat perhatian. Ia menegaskan bahwa media membentuk pemahaman publik melalui pilihan informasi yang ditampilkan maupun yang diabaikan, serta mendorong jurnalisme yang menghadirkan perspektif korban dan solusi damai.
Presentasi lainnya disampaikan oleh jurnalis mediabanjarmasin.com Indonesia, Ida Yusnita, dengan tema “Peace: A Human Right That We Must Protect Together.” Ia menjelaskan bahwa perdamaian tidak sekadar ketiadaan perang, tetapi merupakan kondisi yang didasarkan pada keamanan, kesetaraan, dan keadilan, yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Ia menguraikan peran negara, masyarakat, dan media dalam mewujudkan perdamaian, dengan menekankan pentingnya tata kelola yang adil, toleransi sosial, serta pelaporan yang bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa perdamaian dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, serta mendorong langkah konkret seperti pendidikan toleransi, kebijakan anti-diskriminasi, dan penguatan media independen.
Sementara itu, jurnalis, pengacara, sekaligus profesor dari Republik Dominika, José Nicolás Arroyo Ramos, membahas bagaimana lingkungan media dapat berkontribusi terhadap polarisasi dan wacana berbasis konflik. Ia memperkenalkan konsep “kekerasan diskursif,” yaitu bentuk komunikasi yang memperkuat perpecahan dan permusuhan meskipun tanpa kekerasan fisik.
Ia juga menyoroti bahwa di era digital, konten yang bersifat emosional dan belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga sering menyederhanakan persoalan kompleks menjadi narasi yang saling berlawanan. Sebagai alternatif, ia menekankan pentingnya jurnalisme perdamaian yang mengkaji akar masalah, menghadirkan beragam perspektif, serta menawarkan solusi konstruktif.
Meskipun berlangsung secara daring, workshop ini tetap mendorong partisipasi aktif para peserta. Dalam sesi diskusi kelompok, peserta membahas berbagai topik, termasuk pemberitaan yang membangun harapan serta peran narasi positif dalam peliputan konflik.
Workshop ini juga memperkenalkan Media Association for Global Peace (MAGP), sebuah jaringan global berbasis platform Substack yang menghubungkan jurnalis dan organisasi non-pemerintah lintas negara. Platform ini diharapkan dapat mendukung pengembangan jurnalisme perdamaian secara global.
Penyelenggara menyatakan, “Workshop ini menegaskan kembali bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi publik dan membangun perdamaian.” Mereka menambahkan, “Ke depan, kerja sama global dan praktik jurnalisme perdamaian akan terus diperkuat melalui jaringan internasional.” (MUL)
