Ini merupakan catatan yang perlu segera dilakukan pengantispasiannya.

Demikian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia Arifah Fauzi pada Analisa usai acara Srikandi Women Leadership Forum 2026 saatnya perempuan berbicara dengan mengangkat tema, 'Breaking Barriers. Building The Future' yang digagas oleh Srikandi Mandiri dan Dinas P3AKB Provsu diruang Raja Inal Siregar (RIS) lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Dipenogoro Medan, Jumat (24/4).

"Media demikian, kenaikan signifikan ini juga menunjukkan keberhasilan kami dalam sosialisasi anti kekerasan perpuan sehingga mereka berani speak up atas kekerasan yang menimpa mereka," ungkapnya didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, SS, MSi dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Kementrian ingin memastikan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga berdaya dan terlindungi, sebagai subyek pembangunan bersama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut telah digunakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi.

Dalam perspektif gender dan interseksionalitas, perempuan tidak berada dalam kondisi yang sama. Perempuan di perdesaan, perempuan dengan disabilitas, serta perempuan dari kelompok sosial ekonomi tertentu menghadapi kerentanan yang berbeda-beda. Artinya, pendekatan kebijakan tidak bisa seragam, tetapi harus responsif terhadap konteks dan kelompok yang paling rentan.

Dalam konteks inilah, Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi sangat penting. Tanpa pendekatan ini, pembangunan berisiko hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa keadilan.

Ia, mengatakan perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat Pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan kesetaraan gender ini, sesuai Asta Cita Presiden Prabowo - Gibran ber-idiologikan pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) semakin menprioritaskan peran perempuan dalam perspektif perspektif kesetaraan gender, serta upaya pemberdayaan perlindungan anak

"Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta mempekiuat penegakan hukum, " ungkap Arifah seraya menyampaikan Data BPS tahun 2025 mencatat IPG Provinsi Sumut Adalah 91,5 atau masih di bawah rata-rata nasional sebesar 91,85. Sementara dalam indeks IKG, Provinsi Sumut telah mencapai angka ketimpangan hasil yang positif, yaitu 0,399 atau di bawah rata-rata nasional sebesar 0,421.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 ada 1 dari 4 anak mengalami kekerasan pada usia 15-64 tahun baik kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan.

Sementara berdasarkan Survel Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 dimana 1 dari 2 anak pernah mengalami kekerasan. Diketahui

Sekitar 11,5 juta anak, pernah mengalarni setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Dalam kurun 12 bulan terakhir, sekitar 1 dari 3 anak atau 7,6 juta anak juga melaporkan mengalami kekerasan.

"Saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, serta Bank Mandiri Forum ini tidak hanya menjadi wadah bertukar gagasan, tetapi juga ruang pembelajaran untuk menumbuhkan kepemimpinan perempuan muda, karena kepemimpinan lahir dari proses, pengalaman, dan keberanian untuk mengambil sikap," paparnya.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, diperlukan “jembatan” agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.

Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumut. Ia menilai perhatian tersebut menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan.

“Selamat datang dalam kegiatan kami di Sumut dalam memperingati Hari Kartini. Kami tidak menyangka ternyata respons Ibu Menteri sangat luar biasa kepada kami,” tukasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, S. S, MSi menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan untuk menghormati bentuk perjuangan para perempuan yang tangguh.

Dwi Purwanti menjelaskan peranan perempuan tidak berhenti pada acara fashion dan kebaya saja tetapi bagaimana perempuan berperan khususnya dalam dunia pendidikan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat yang dipersentasekan pada kemampuan perempuan menjalankan kepemimpinan.