Bupati Dairi, Vickner Sinaga (tengah) didampingi Kepala BKAD Rahmatsyah Munthe (kiri) menemui pejabat Kemenkeu di Jakarta belum lama ini (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan tahun 2026 sebesar Rp 120 miliar.
Kabar itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah, Rahmatsyah Munthe di Sidikalang, Rabu (22/4).
Diterangkan, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, serta sejumlah kabupaten di wilayah masing-masing memperoleh tambahan pembiayaan dimaksud guna penanganan dampak bencana banjir bandang akhir 2025.
Meski demikian, daerah tertentu yang turut terkena dampak, salah satunya Kabupaten Dairi, turut memperoleh alokasi. Bagaimana daerah ini ikut merasakan dampak?
Musibah tersebut mengakibatkan kelangkaan BBM dimana pasokan ke Aceh, Sibolga, Tarutung, dan lainnya dibantu lewat Dairi.
“Masyarakat Dairi mengalami kelangkaan BBM lantaran sebagian kebutuhan lokal dipakai ke tetangga,” kata Rahmat.
Diterangkan, Rp 80 milliar dari plot tersebut sudah ditransfer. Namun, belum diserap atau digunakan. Dari total dana dimaksud, separuh atau sekitar Rp 64 milliar ditangani Dinas Pekerjaan Umum untuk pembehanan infrastruktur.
“Separuh dari DAU tambahan akan dikelola Dinas PUTR,” kata Rahmat.
Sebanyak 10 persen dari total, dialokasikan untuk penguatan desa. Jadi, dikucurkan ke pemerintah desa. Itu sesuai peraturan.
Pembiayaan lainnya diarahkan membantu pendanaan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Jadi nanti, masyarakat miskin yang belum tercover sebagai peserta BPJS akan didaftar dan ditalangi melalui pembiayaan ini,” kata Rahmat.
Ditambahkan, tambahan tersebut juga dioptimalkan demi penanganan bencana dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Lebih detail, bisalah ditanya ke Dinas PU dan organisasi terkait. Prinsipnya, mesti tepat sasaran dan bermanfaat buat masyarakat,” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan, pemanfaatan anggaran sedemikian tidak harus mendapat persetujuan pendahuluan DPRD. Tetapi, mesti dilaporkan. Selanjutnya, dituangkan dalam Perubahan APBD.
“Sifat pengelolaan, dilaporkan ke DPRD,” kata Rahmat.
Seorang PNS menyebut, di tengah kondisi gangguan kesehatan, Bupati, Vickner Sinaga, tidak menyerah oleh keterbatasan fisik.
“Tetap agresif mencari sumber pembiayaan pembangunan,” kata seorang PNS.
(SSR/RZD)
