Peperangan di Timur Tengah antara Iran versus Israel-Amerika Serikat (AS) menjadi faktor penyebab terjadinya guncangan hebat dalam politik dan ekonomi yang tentunya berdampak ke seluruh negara termasuk Indonesia, khususnya Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Departemen Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia Wilayah Sumatera di Medan, Dr Minggu Saragih SH MH, Kamis (23/4), menegaskan seluruh elemen bangsa wajib bersatu serta bahu membahu untuk bisa bertahan dan keluar dari situasi sulit saat ini.

Meski kondisi ketenagakerjaan di Sumut masih relatif stabil, namun menurutnya, pemerintah dan para pemangku kekuasaan wajib waspada.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2025, jumlah angkatan kerja di Sumut tercatat 8,42 juta orang, sedikit menurun dibanding Agustus 2025. Sedangkan, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 7,971 juta orang, dengan peningkatan lapangan kerja terbesar terjadi di sektor pendidikan. Dalam artian, sebanyak 3,351 juta orang atau 42,04 persen bekerja pada sektor formal.

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat pada angka 5,28 persen, menurun sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Untuk Kota Medan, TPT tercatat di angka 7,99 persen, walaupun ada penurunan 0,14 persen dibandingkan periode sebelumnya (sesuai data BPS Kota Medan, Desember 2025).

Sementara, angka kemiskinan di Sumut pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat 7,24 persen, turun 0,12 persen poin dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 12,2 ribu jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 1,13 juta jiwa di Sumut (sesuai data September 2025).

Dari segi Perekonomian Sumut pada triwulan IV tahun 2025, ekonomi tumbuh sebesar 4,23 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year). "Prediksi pertumbuhan Ekonomi Sumut pada tahun 2026 ini, diproyeksikan di kisaran 4,9 persen hingga 5,8 persen, berpeluang menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di Pulau Sumatera," ujar Dr Minggu Saragih.

Menurut Minggu, pertumbuhan ini didorong oleh program Asta Cita, investasi, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta beberapa program potensial seperti implementasi program biodiesel B50 yang dapat mendukung kenaikan permintaan minyak sawit mentah atau 'crude palm oil' (CPO).

"Terkhusus efektivitas program Asta Cita mulai dari MBG hingga paket stimulus pendukung daya beli masyarakat serta iklim investasi yang relatif kondusif di Sumatera Utara sehingga mulai tampak peningkatan target investasi di sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus," tukas Minggu yang juga akademisi di Fakultas Hukum (FH) Universitas Prima Indonesia Medan ini.

Namun, lanjut pendiri dari Lembaga Studi dan Kajian Trias Politica Indonesia ini, perlu diwaspadai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut dampak dari geopolitik dan ekonomi, dampak ketegangan dan perang di Timur Tengah, sehingga terjadi perlambatan ekonomi di negara negara mitra dagang utama, seperti AS, negara di Timur Tengah dan Tiongkok.

"Sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan faktor-faktor penunjang lainnya, seperti peningkatan 'skill' tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri/kawasan ekonomi khusus dan kawasan pendistribusian hasil usaha rakyat/ hasil kebun petani," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, potensi pertumbuhan ekonomi di Sumut harus dihadapi serius dan optimis dengan adanya perkembangan investasi yang sangat positif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di mana berdasarkan keterangan dari Direktur PT Kawasan Industri Nusantara (PT Kinra), Arif Budiman, sejak beroperasi tahun 2015-2025 hingga kuartal ke-3, KEK Sei Mangkei berhasil merealisasikan investasi hingga Rp25,97 triliun dan menyerap 7.856 tenaga kerja.

Dengan strategi yang tepat, sambungnya, KEK Sei Mangkei bukan hanya motor penggerak ekonomi tapi juga bisa sebagai ikon tranformasi regional menuju kawasan ekonomi modern dan berdaya saing global, sehingga kenyamanan berusaha dan ketenangan bekerja di KEK Sei Mangkei sangat perlu dijaga oleh pemerintah dan pemangku kepentingan serta seluruh elemen masyarakat.

"Dengan kondusivitas akan terwujud ketenangan dalam berusaha dan kenyamanan dalam bekerja," tegas pria yang pernah menjadi ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut Periode 2011-2015 ini.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya angka kemiskinan, maka seluruh elemen bangsa, khususnya di Sumut perlu bersatu serta berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga peran Pemprov Sumut, yakni seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan, yaitu dunia usaha, serikat pekerja/buruh, akademisi, pers, dan organisasi masyarakat sipil lainnya perlu duduk bersama untuk menyatukan pemikiran serta tindakan untuk Sumut yang maju, berdaya saing dan unggul, dengan kolaborasi semua elemen masyarakat bersatu dan bangkit.

"Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Buruh/pekerja sejahtera, dunia usaha berjaya, negara maju dan kuat," serunya. ()