“Jeruji besi bukan titik henti bagi akal budi,” ujar Abdullah Rasyid, mahasiswa doktoral IPDN dan Staf Khusus Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional, Minggu (3/5/2026).

Di bawah kepemimpinan Kemenimipas, paradigma pemasyarakatan sedang berubah. Pendidikan di Lapas tidak lagi dianggap pelengkap penderita.

“Ia kini menjadi instrumen kedaulatan manusia,” tegas Rasyid.

Menurutnya, musuh utama reintegrasi bukan semata lemahnya pengawasan, melainkan hilangnya harapan dan ketertinggalan intelektual.

Memutus Rantai Stigma dengan Intelektualitas

Kemenimipas meluncurkan sejumlah program pendidikan, termasuk “Kampus Kehidupan” di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan kolaborasi dengan Universitas Terbuka (UT) dan berbagai perguruan tinggi daerah. Program-program ini disebut Rasyid sebagai “bukti kehadiran negara untuk memulihkan martabat.”

Ketika seorang warga binaan meraih gelar Sarjana Hukum atau Pendidikan Agama Islam dari dalam sel, Rasyid menilai hal itu lebih dari sekadar pencapaian akademik. “Kita tidak hanya menyerahkan ijazah,” katanya, “tetapi mengembalikan ‘kunci’ yang pernah hilang akibat stigma masyarakat.”

Ia menegaskan bahwa pendidikan formal Kejar Paket A, B, C hingga pendidikan tinggi adalah hak konstitusional yang tidak hilang meskipun seseorang berstatus narapidana. “Kemenimipas berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai program akselerasi utama,” ujarnya.

Alasannya sederhana namun fundamental: ilmu pengetahuan memperkuat daya tawar ekonomi dan moral agar mantan narapidana tidak kembali ke jalan yang salah.

Transformasi SDM: Petugas sebagai Edukator

Menurut Rasyid, reformasi pemasyarakatan tidak mungkin berhasil tanpa menyentuh petugas Lapas. “Di era Asta Cita, petugas bukan lagi penjaga gerbang, tetapi mentor dan edukator,” katanya.

Kemenimipas aktif memfasilitasi pendidikan tinggi bagi petugas melalui kerja sama dengan UT dan universitas mitra. Langkah ini, disebut Rasyid, merupakan investasi jangka panjang.

“Petugas yang diperkaya secara akademis akan mengelola konflik dengan pendekatan saintifik, bukan represif,” ujarnya.

Mereka menjadi garda terdepan dalam menjalankan 15 Program Akselerasi Kemenimipas, termasuk menciptakan ekosistem lapas yang bebas Narkoba dan pungli.

Menghadapi Realitas Overcrowded

Meski begitu, tantangan terbesar Lapas Indonesia tetaplah kelebihan kapasitas (overcapacity). Rasyid tidak menutupinya. “Kita harus jujur,” katanya, “bahwa pembangunan fisik dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan.”

Pemerintah tengah merumuskan solusi makro melalui konsep Mega Prison yang lebih tertata dan modern. Namun sambil menunggu implementasinya, pendidikan berbasis digital menjadi solusi antara yang realistis.

“Perpustakaan digital dan laboratorium komputer di lapas adalah jembatan yang menghubungkan keterbatasan ruang dengan luasnya informasi,” jelasnya.

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini, Rasyid mengajak semua pihak untuk melihat Lapas bukan sebagai ruang pembatas, melainkan sebagai ruang pembelajaran.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional,” ujarnya. “Mari kita merdekakan pikiran, melampaui batas dinding dan jeruji, dan menjadikan Lapas sebagai laboratorium peradaban," pungkasnya.

(KAH/RZD)